INILAMPUNG.Com -- Berlian Tihang ternyata belum menyerahkan daftar pengunduran dirinya sebagai PNS (pegawai negeri sipil). Padahal, surat yang oleh KPU dikenal dengan Form BB 11 itu meski diserahkan sebelum penetapan.

Itu artinya, jika Pilgub digelar 2013, Berlian Tihang terancam tak lolos verifikasi KPU. Pasalnya, hingga saat ini Sekretaris Provinsi Lampung itu belum juga mundur dari jabatannya sebagai birokrat nomor satu provinsi.

"Aturannya, dia (Berlian Tihang) harus mengisi Form BB 11 surat penyataan mundur dari jabatan PNS. Surat pernyataan ini sebagai salah satu syarat pencalonan," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Nazarudin, tulis Lampost.co, Jumat (26-7).

Dengan demikian, sambungnya, sebelum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, calon tersebut harus sudah mundur dan tidak aktif lagi sebagai PNS.

Disinggung apakah ini bisa menyebabkan tidak lolos sebagai calon, Nazarudin mengatakan bisa saja lantaran ini menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Di sisi lain, komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan hal senada. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan Berlian Tihang sudah mundur dari sekprov.

"Ya seharusnya dia (Berlian) sudah mundur dari sekprov dan yang lebih bagus setelah penetapan, cagub dan cawagub yang saat ini masih menjadi kepala daerah harus cuti biar gak menggunakan anggaran APBD dan fasilitas negara," pungkasnya. (*)

Gubernur Sjchroeddin dipeluk Alzier Dianis Thabranie

INILAMPUNG.Com -- Polemik soal anggaran penyelenggaraan Pilgub Lampung klimak. Gubernur ngotot tidak akan mengeluarkan dana apapun karena alasan APBD Perubahan tidak mencukupi untuk membiayai Pilgub yang mencapai Rp200 miliar.

Menurut dia, saat ini biaya pilgub tidak mungkin masuk APBD Perubahan. "Duitnya tidak ada mau gimana," kata Sjachroedin.

Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, yang juga ketua DPD PDIP Lampung ini menegaskan soal pelaksanaan jadwal pemilihan gubernur (pilgub) Lampung periode 2014-2019 akan dikembalikan ke pemerintah pusat.

"Kita tunggu saja pusat," kata Gubernur Sjachroedin di sela-sela peninjauan ke sejumlah moda transportasi mudik, (24/7).

Ia enggan berpolemik lagi mengenai pilgub karena semua sudah jelas bahwa daerah sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Menurut dia, saat ini biaya pilgub tidak mungkin masuk APBD Perubahan. "Duitnya tidak ada mau gimana," kata Sjachroedin yang juga politisi PDIP Lampung.

Sebelumnya, ia meminta salah satu anggota KPU mundur, tapi komisioner telah meminta maaf. "Saya maafkan apalagi bulan puasa," ujarnya.

Ia telah menyetujui pilgub dipercepat 2013, tapi masalahnya anggarannya tidak ada, karena APBD Perubahan tidak mencukupi untuk membiayai pilgub mencapai Rp 200 miliar.

Sementara itu, Komisioner KPU Lampung kini akan melakukan konsultasi dengan KPU Pusat terkait hasil keputusan rapat di Kemendagri beberapa waktu lalu. Kemendagri memutuskan pilgub tak bisa digelar 2013 dan mundur pada April 2014 bersamaan pemilu legislatif.

Anggota KPU Lampung Edwin Hanibal memperkirakan, nasib Pilgub Lampung tidak akan jauh berbeda dengan Pilgub Sumatera Selatan (Sumsel) yang berujung gugatan di MK. Perbedaannya, menurut dia, celah gugatan Pilgub Lampung terletak pada tidak adanya verifikasi faktual terhadap berkas pencalonan sebagai akibat dari nihilnya anggaran pelaksanaan pilgub.

"KPU Lampung tidak maksimal melakukan verifikasi berkas pencalonan. Ini bisa menjadi bahan untuk mengugat di MK," kata Edwin, Jumat (12/7.

Kenapa tidak maksimal, Edwin menyatakan, lagi-lagi karena Pemda tidak dianggarkan pihak pemerintah.  (dbs/rep)

INILAMPUNG.Com -- Jika ambisi pemerintah untuk menunda Pilgub berhasil---provinsi Lampung menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) berbarengan dengan pemilihan umum legislatif (pileg), yakni Bulan April 2014.

Itu setidaknya wacana yang dibangun dalam Rapat Konsultasi Jadwal dan Anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, yang digelar di Kantor Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Jl Medan Merdeka Utara No 7, Kamis (18/07/2013).

Rapat diprakarsai dan diikuti oleh Dirjen Otda Djohermansyah Djohan, Dirjen Keuangan Daerah Yuswandi A Temenggung, Dirjen Kesbangpol Akbar Ali, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro.Anehnya, KPU Lampung tidak dihadirkan.Ada apa ?

Sementara perwakilan dari Lampung ialah Sekretaris Provinsi Berlian Tihang, Pelaksana Teknis (Plt) Kepala Biro Keuangan Yanwardi, dan Sekretaris KPU Lampung Peturun AS.

"Kalau ditinjau dari kondisi keuangan daerah, dan rentang waktu yang dimiliki KPU Lampung, kami menyimpulkan pilgub tidak mungkin menggunakan jadwal semula, 2 Oktober 2013. Jadi solusinya, pilgub digelar April 2014," kata Dirjen Otda Djohermansyah Djohan, seusai rapat, Kamis sore.

Djohan mengungkapkan, Kemendagri juga menolak usulan pemprov yang meminta pemungutan suara pilgub digelar pada Bulan Januari 2014. Pasalnya, pemprov juga dipastikan belum memiliki dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelenggarakan pilgub di awal Januari.

Menurut Djohan yang juga Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, kalaupun diselenggarakan pada Januari 2014, maka dana penyelenggaraannya masih memakai APBD Perubahan 2013.

"Logikanya, kalau pemungutan suaranya digelar Januari 2014, maka tahapan-tahapan pilgubnya kan masih dilaksanakan pada tahun 2013. Jadi, masih saja dibiayai dari APBD-P 2013. Sedangkan Pemprov kan meminta jadwal pilgub diundur itu, karena mengaku tidak mampu menganggarkan dana pilgub dalam APBD-P 2013," terangnya.

Selain itu, sambungnya, Kemendagri juga menolak kemungkinan bahwa pilgub diselenggarakan seusai pemilihan presiden, yakni tahun 2015. Sebabnya, KPU Lampung sudah melaksanakan sebagian tahapan krusial pilgub pada tahun 2013, yakni penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub dan cawagub).

"Kalau pilgub dilakukan tahun 2015, yang pasti akan ada vacum of power di Lampung, karena masa jabatan gubernur saat ini hanya sampai pertengahan 2014. Selain itu, KPU juga nanti terpaksa kembali mengulang tahapan pilgub dari nol atau dari awal," imbuhnya.

Djohan memaparkan, cagub dan cawagub yang telah ditetapkan KPU Lampung saat ini adalah usungan partai-partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009. Kalau pilgub digelar tahun 2015, maka semua cagub dan cawagub yang telah disahkan menjadi gugur.

"Kalau pilgubnya 2015, otomatis yang berhak mengusulkan cagub dan cawagub adalah parpol peserta Pemilu 2014, bukan parpol peserta Pemilu 2009. Ini kan nanti bisa menjadi masalah, dan memicu konflik," tambahnya.

Djohan mengungkapkan, penundaan pilgub dari Oktober 2013 menjadi April 2014 masih bisa dilakukan meski Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 270/2305/SJ, tertanggal 6 Mei 2013, tentang Pelaksanaan Pilkada Lampung pada Tahun 2013.

Ia menjelaskan, Kemendagri bisa menggunakan Pasal 149 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah untuk mengubah jadwal Pilgub Lampung.

"Dalam pasal itu disebutkan, Kemendagri bisa mengubah jadwal pilgub yang telah ditetapkan kalau di daerah yang bersangkutan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, atau lainnya termasuk ketiadaan dana penyelenggaraan," jelasnya.


Sedang sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang menegaskan, pemprov secara prinsipil menyetujui keputusan Kemendagri RI bahwa Pemilihan Gubernur Lampung ditunda sampai April 2014.

"Sebenarnya, kami juga inginnya pilgub digelar sesuai jadwal, 2 Oktober 2013. Tapi masalahnya kan, uangnya tidak ada. Kami memang mengusulkan ditunda sampai Januari 2014, tapi setelah kami rasionalisasikan, usulan itu justru tidak mungkin. Jadi, April 2014 sudah ideal," tuturnya..(*)

INILAMPUNG.Com -- Kemelut anggaran Pilgub Lampung akan dibahas oleh Depdagri lagi. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengungkap hal itu  tadi siang (16/07/2013), menyusul ketidakjelasan Pemprov dalam menyikapi angaran pemilukada, yang digelar 2 Oktober 2013.

KPU, masih kata Nanang Trenggono bersama-sama Dirjen Otda akan membahas percepatan anggaran pemilihan Gubernur pada pekan ini.

Menurut Nanang Trenggono, Pemprov Lampung menyetujui pilgub 2 oktober 2013 melalui surat Gubernur Lampung Sjahroedin zp, namun persetujuan ini tidak diikuti sinergi satuan kerja perangkat daerah,  soal alternatif pengajuan anggaran pilgub, sehingga kondisi ini mengesankan pembahasan anggaran jalan di tempat.

Menurut Ketua KPU ini, belum adanya solusi anggaran tidak menghentikan tahapan Pilgub.  Semua proses tahapan tetap akan dilaksanakan.  Setelah melaksanakan pendaftaran  calon,  agenda selanjutnya adalah penelitian berkas calon dan syarat administrasi,  kemudian dilanjutkan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bersama ikatan dokter indonesia.

Surat persetujuan Gubernur Lampung tentang pendanaan pilgub melalui APBD perubahan 2013, menjadi bekal KPU melanjutkan tahapan pemilukada.

Beberapa tahapan pilgub belum membutuhkan banyak anggaran, misalnya pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon, ikatan dokter indonesia bisa memahami kondisi KPU. (by/IL-2)

INILAMPUNG.Com – “Saya nggak mau janji-janji dengan masyarakat pakai tanda tangan kontrak politik. Yang ada 5 program yang saya bawa," ujar Herman H.N. usai rapat paripurna di DPRD Bandarlampung kemarin.

Herman adalah satu dari sekian calon gubernur Lampung yang enggan membuat kontrak politik dalam bentuk tanda-tangan. Alasanya, kontrak politik sudah menjadi ’’dagangan’’ para pasangan cagub-cawagub mecitrakan diri bahwa mereka paling berkomitmen dengan rakyat. Faktanya, ketika menjabat tidak sedikit yang mengingkari. Tak ayal, kontrak politik cenderung menjadi macan ompong.

Herman mengaku sudah cukup dengan 5 program unggulanya seandainya terpilih sebagai gubernur Lampung, 2 Oktober 2013 mendatang. Yakni, pengobatan gratis dan pendidikan gratis untuk orang tidak mampu. Kemudian perbaikan infrastruktur secara bertahap. Lalu, di bidang keagamaan dan pertanian harus lebih maju.

Lain Herman, lain Alzier Dianis Thbranie. Bagi Cagub yang diusung Golkar-Hanura itu asal bermanfaat buat rakyat, kontrak politik apapun akan ditanda-tangani.

’’Asal ada manfaatnya tidak sekadar cuma tanda tangan saja. Membuat komitmen apa pun nggak ada masalah. Memang yang saya lakukan sekarang ini untuk rakyat,” kata Alzier melalui telepon genggamnya kemarin.

Senada dengan Alzier, Cawagub Lukman Hakim yang kini menjabat wali kota Metro menyatakan siap meneken kontrak politik. Bahkan, Lukman menyatakan dirinya siap mundur jika memang dinilai masyarakat tidak berhasil menepati janji-janji politik yang sudah dibuatnya bersama Alzier.

’’Jika cagub saya saja siap untuk mundur, saya sebagai cawagub justru lebih siap lagi untuk mempertanggungjawabkan janjinya,” ungkapnya kemarin
.
Kesiapan meneken kontrak politik juga disampaikan bakal cawagub  Mukhlis Basri. Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat yang berpasangan dengan Sekprov Berlian Tihang ini mengatakan, programnya antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintahannya nanti.
”Saya siap tanda tangan kontrak politik. Bahkan, jika masih dianggap salah, kami siap diturunkan, bukan mundur karena kami masih memiliki tanggung jawab. Dengan catatan kontrak politik memang bermanfaat,” kata Mukhlis kemarin.

 Bakal cagub M. Ridho Ficardo juga siap menandatangani kontrak politik. Ridho yang maju pilgub bersama Bachtiar Basri bertekad meningkatkan pengabdian bagi kepentingan rakyat. Juga untuk kemajuan daerah yang lebih cepat lagi.

’’Kontrak politik bagi kami adalah suplemen untuk meningkatkan kerja-kerja nantinya bagi kepentingan rakyat. Tentu saja kontrak politiknya yang terukur dan benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat serta demi kemajuan daerah,” ucap Ridho melalui ponselnya kemarin.

Sementara itu, bakal cagub Amalsyah Tarmizi - Gunadi Ibrahim (Amal Berguna) dari jalur independen menyatakan siap menandatangani kontrak politik dengan warga. Hanya, menurut Amalsyah, kontrak politik itu harus dilihat terlebih dahulu.

Pasalnya, kontrak politik yang disodorkan warga biasanya sangat terkait dengan politik penganggaran. Tak semua persoalan, lanjut dia, menjadi tugas gubernur dan wakil gubernur.

’’Misalnya, ada yang menyodorkan kontrak, semua sekolah nantinya harus rapi dan bagus. Tapi, yang punya kewajiban memperbaiki itu kan bupati. Sekolah jalan semua harus bagus. Kan ada jalan kabupaten dan negara. Kita lihat konteks kontrak politik itu disodorkan sejauh apa?’’ (*)


Sumber: RADAR

INILAMPUNG.COm--Silang-sengkarut anggaran Pilgub Lampung semakin 'njlimet`". Kepala BPK RI Lampung , M.Ambar Wahyuni menyatakan Pemprov Lampung salah alamat jika mengonsultasikan anggaran pilgub ke BPK. Apalagi, BPK bukan lembaga berwenang yang bisa menyatakan boleh atau tidaknya penggunaan dana talangan.

Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Lampung tidak pernah menerima konsultasi Sekda maupun Biro Keuangan Pemprov soal anggaran pemilihan Gubernur, bantahan ini sekaligus mempertegas BPK bukan sebagai lembaga konsultasi.

Ambar Wahyuni menyayangkan kabar Sekda dan Biro Keuangan Pemprov Lampung telah berkonsultasi dengan BPK soal anggaran Pilgub 2013.  Mereka tak pernah konsultasi lisan maupun tertulis.

Aparat pemerintah provinsi Lampung diminta mempelajari peraturan menteri dalam negeri nomor 57 tahun 2009,  tentang perubahan permendagri nomor 44 tahun 2007.  Jika merasa belum jelas sebaiknya menanyakan ke Mendagri dan bukan BPK.

Sekda Lampung, Berlian Tihang sebelumnya mengaku telah konsultasi secara lisan dengan BPK mengenai anggaran Pilgub 2013. Ucapan Berlian itu disampaikan kepada pers yang menemuinya usai pembukaan pasar murah di lapangan Korpri bandarlampung, beberapa waktu lalu.

Menurut Sekda Lampung yang kini masuk daftar bakal calon Gubernur Lampung dari PDIP itu,  proses pengajuan anggaran pilgub masih terganjal beberapa masalah, salah satunya disebabkan oleh defisit anggaran.Sementara itu, proses pengajuan RAPBD  masih menunggu hasil BPKP.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun inilampung.com, laporan BPKP ke dewan baru akan disampaikan pada 16 juli mendatang.

Gubernur Sjachroedin ZP menyerahkan masalah defisit APBD termasuk dana pilgub kepada Dispenda dan Biro Keuangan.  Namun kedua lembaga ternyata belum memiliki langkah konkret.

DPRD Provinsi Lampung  berencana mengundang pemerintah untuk merevisi APBD 2013, pekan depan. Kita tunggu. (IL-2/dbs)

INILAMPUNG.Com -- Pengamat politik dari Universitas Lampung Robi Cahyadi, mengatakan Jumlah golput dalam Pemilihan Gubernur, jika pelaksanaanya 2 Oktober 2013 mendatang cukup tinggi. Angka perkiraan berkisar 35-an persen, bahkan bisa lebih.

Faktor rujukan besarnya golput adalah pemilihan gubernur tahun 2008 lalu. Saat itu, pilgub dimenangkan Sjachroedin ZP-Joko Umar Said. Jumlah golputnya sudah mencapai 30 persen. Bahkan dalam Pilkada Bandar Lampung 2010, dimana pasangan Herman HN - Tobroni, golputnya mencapai 40 persen.

Meski demikian, perkiraan golput 30-35 persen dalam Pilgub Lampung 2013 mendatang, sebenarnya masih dalam batasan wajar---jika dibandingkan dengan Pilgub Jawa Tengah dan Sumatera Utara---yang masing-masing mencapai 47 persen dan 50 persen," ujar dosen FISIP ini.

"Angka golput benar-benar berbahaya jika sudah mencapai 50 persen atau melebihi jumlah suara pemenang pemilihan. Kalau sudah mencapai angka demikian, berarti sudah benar-benar menghawatirkan," ujar alumnus FISIP Universitas Padjajaran itu.

Apabila angka golput melebihi suara pemenang, Robi menilai, setidaknya ada tiga faktor yang memengaruhi. "Bisa karena masyarakat memang sudah tidak percaya lagi dengan pemilu, calon yang muncul tidak kredibel, atau sistem pemilihannya yang salah," katanya

Anggaran Pilgub
Disamping besarnya ancaman pemilih golput, yang berdampak pada kualitas proses pemilihan gubernur--kini soal anggaran Pilgub juga menjadi masalah krusial oleh KPU Provinsi Lampung. Ketidakjelasan anggaran juga berdampak pada kinerja KPU.

Tahapan verifikasi cagub terhadap berkas dukungan parpol misalnya, tidak bisa dilakukan karena tidak tersedianya dana untuk melakukan verifikasi faktual. Bahkan, wacana pembatalan pun mulai berkembang dimasyarakat, karena Pilgub jelas tidak bisa berjalan jika dana tidak ada.

Komisi III DPRD Lampung menggelar rapat dengan jajaran Pemprov Lampung, terkait dengan anggaran pilgub Lampung periode 2014-2019, Kamis (11/7). Dalam rapat terungkap bahwa anggaran pemprov mengalami deficit sebesar Rp 600 miliar. Hadir dalam rapat yakni Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Kepada wartawan, Ketua Komisi III DPRD Lampung, Ahmad Bastari, meragukan kalau tidak ada anggaran, pilgub Lampung dipercepat pada 2 Oktober mendatang terancam batal. “Saya ragu pilgub tahun ini bisa digelar,” ujar politisi dari Partai Amanat Nasional.

Ia mengatakan pihak eksekutif belum ada langkah yang jelas untuk mengatasi defisit anggaran hingga Rp 600 miliar. Komisi III akan memanggil lagi sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Lampung mengenai revisi anggaran pada APBD 2013. (IL-2/dbs/trb)

KETUA FRAKSI  Partai Demokrat DPRD Lampung Toto Herwantoko punya pemikiran menarik mengenai angaran Pilgub Lampung 2013 yang hingga saat ini semakin”jlimet”.  Toto memang termasuk senior dikalangan politisi DPRD Lampung, Selain pernah menjabat ketua Demokrat Lampung, jam terbangnya pun sebagai wakil rakyat sudah cukup panjang.

Toto yang pintar golf dan berlatar-belakang bisnis itu, juga pernah beberapa kali pindah dari satu komisi ke komisi lain di parleman. Sehingga, dinyakini punya pengalaman jika terjadi silangsengkarut lalulintas anggaran APBD di DPRD. Bagaimana formulanya, berikut petikanya.

Anda yakin dana Pilgub itu sebetulnya bisa diwujudkan ?
Ya. ada dua opsi yang bisa dilaksanakan untuk menyudahi silang sengkarut permasalahan anggaran Pilgub Lampung. Opsi pertama, Pemprov Lampung harus mau meminjam dana kepada pihak ketiga untuk menutupi defisit anggaran.

Jika pemprov tidak bersedia meminjam, maka Dewan bersama-sama Pemprov harus berani ambil pilihan untuk bagaimana caranya diupayakan pergeseran mata anggaran. Atau istilahnya melakukan rasionalisasi. Pergeseran hanya bisa dilakukan di anggaran perubahan.

Pilgub tak bisa digelar, karena Pemprov berkelit telah terjadi defisit anggaran saat ini ?
Ya, kalau anggarannya tidak mencukupi harus ada yang ditunda dong. Harus ada yang ngalah, mana yang harus didahulukan.

DPRD sangat memahami kesulitan Pemprov Lampung mengalokasikan dana pilgub. Selain angka defisit yang begitu besar, yakni mencapai Rp361 miliar, juga APBD Perubahan pun ternyata yang kami dengar tidak mencukupi.

Apa yang sudah dikerjakan DPRD ?
Saat ini baru sebatas membahas Laporan Hasil Penelitian (LHP) BPK. Setelah itu, Banang (Badan Anggaran) DPRD juga akan melihat Daftar Penggunaan Anggarannya. Jika semua sudah dilihat, maka akan diketahui dan dibahas di tingkat dewan.

Saya yakin, anggaran Pilgub Lampung pasti terakomodir ke dalam APBD Perubahan 2013.  Pembahasannya memang belum dilakukan, karena Pemprov Lampung belum mengusulkan. (IL-2/kpt)

LUKMAN HAKIM mulai rajin turun menemui  basis pendukungnya. Sejak digendeng M. Alzier Dianis Thabranie untuk mendampingi dalam pencalonan Gubernur Lampung,  praktis jadwal bertemu dengan warga luar kota Metro pun makin padat.

“Saya pengin memanfaatkan waktu yang tinggal sekitar  2 bulan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat. Apa  sih yang diingingkan warga masyarakat  terhadap seorang gubernur dengan kondisi Lampung yang sekarang,” kata  Lukman Hakim, disela acara silaturahmi dengan warga desa Sendang mukti, Kalirejo, Lampung Tengah (6/7), akhir pekan kemarin.

Ribuan warga Sendang Agung, Sabtu (6/7) kemarin berkumpul disebuah rumah warga.  Mereka ingin bertemu dan mendengarkan kepastian apakah Lukman Hakim, yang anak transmigran dari generasi ketiga itu benar-benar mencalonkan diri sebagai Cawagub.

Pada  siang terik matahari itu, Lukman Hakim menunjukan eksistensinya sebagai putra Jawa. Dengan fasih, dalam pidatonya dia memohon doa dan dukungan masyarakat Lampung Tengah atas pencalonan dirinya dengan bahasa Jawa kromo inggil.

"Kulo niki asli saking Jawi . Bapak kulo, ibu kolo nggih saking Jawi sedoyo. ( Saya ini asli dari daerah Jawa, termasuk bapak dan ibu, semua dari  Jawa. Tapi karena saya hidup dan besar di Lampung, saya adalah orang Lampung asli keturunan Jawa.  Dalam prinsip saya di mana bumi dipijak di situ langit harus dijunjung. Jadi tidak ada perbedaan antara Lampung dan Jawa hanya asal-usulnya saja yang berbeda," kata Mas Lukman, dengn logat Jawanya yang kental.

Lukman menyampaikan pesan salam kepada warga Sindangagung dari Alzier Dianis Thabranie, sebagai calon gubernur yang telah mempercayakan dirinya untuk menjadi wakilnya dalam pesta demokrasi, Pemilukada 2013. Alzier Dianis, yang ketua Golkar Lampung, bagi Lukman merupakan perpaduan kepemimpinan yang komplit.  Dia punya latarbelakang politik, bisnis, dan juga dibesarkan dari lingkungn keluarga santri (nahdiyin).

Menurutnya, ada lima alasan pokok mengapa rakyat Lampung harus menjadi pemilih yang cerdas. Jangan memilih karena iming-iming. Pilihlah pemimpin yang bias memberi jaminan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Multiesktoral
Aktivis 98, Ricky Tamba yang mengku terus mengamati proses pemilikada Lampung tahun 2013 menyatakan pasangan Azier-Lukman, adalah cagub-cawagub yang memiliki kelengkapan latar belakang yang multisektoral. “Alzier (pengusaha) nasional sukses yang mumpuni, memiliki jejaring bisnis dan politik yang kuat. Sedangkan Mas Lukman adalah birokrat bersih dengan rekam jejak jelas,” kata Ricky Tamba.

Dia merintis karir dari honor PNS tahun 1974 hingga berhasil jadi wakil walikota Metro dan selanjutnya dua kali menjadi Wali Kota Metro dengan segudang penghargaan dan prestasi kemajuan daerah,"

(*)


Rekam Jejak Lukman Hakim

Nama                           :   H. Lukman Hakim, SH, MM
Jabatan                         :   Walikota Kota Metro Provinsi Lampung
Tempat/tanggal lahir      :   Metro, 23 Juli 1952
Alamat Kantor             :   JL. Jendral A.H Nasution No 3
                                      Kota Metro. Telp : 0725-48.123.41.700 Fax  : 0725-49.500
Alamat Rumah             :   JL. ZA Pagaralam, No.52 Kota Metro

RIWAYAT PENDIDIKAN            :
1. SD Negeri I Metro                    :  Lulus Tahun 1964.
2. SMP Negri I Metro                   :  Lulus Tahun 1967.
3. SMA Negri I Metro                  :  Lulus Tahun 1970.
4. Fakultas Hukum Unila               :  Lulus Tahun 1986.
5. Pascasarjana MM UBL                :  Lulus 1999.
6. Program S3 Ilmu Hukum Unila    :  2009--Sekarang.

RIWAYAT JABATAN :
1. Walikota Metro                  :  2010 - 2015.
2. Walikota Metro                            :  2005 - 2010.
3. Wakil Walikota Metro                  :  2000 - 2005.
4. Camat Seputih Raman, Lamteng   :  1997.
5. Sekretaris Kota Administrasi        :  1993. Metro, Kabupaten  Lampung Tengah
6. Kabag Humas Kab Lamteng         :  1992.
7. Kabid Sosbud Bappeda Lamteng    :  1991.
8. Kasi Industri Jasa Bapedda             :  1988  Kab Lamteng
9. Kasi Penyusunan rencana                :  1988 Bappeda Lampung Tengah
10. Kepala TU SPK Lamteng             :  1984.
11. Bendahara Dinas Kesehatan          :  1978 Lampung Tengah.

 LATIHAN JABATAN :
1. SPALA                                   :  1992.
2. SPAMA                                  :  1997.
3. SPAMEN                               :  2002.
4. Penataran P4 Tipe B                :  1980.
5. Pentaran P4 120 jam tingkat nasional : 1980.
6. POP P5 D                                        : 1989.
7. Program Perencanaan Nasional         :  1990  Bappedas UI
8. Manajemen program                         :  1991.
9. Kehumasan                                       :  1993.
10. Penataran Pimpinan Daerah             :  2007  Lemhanas.

PENGALAMAN ORGANISASI          
1. Wakil Ketua DPW Partai Demokrat Lampung      : 2008--sekarang.
2. Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unila          : 2006--sekarang.
3. Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Metro       : 1998--2006.
4. Ketua Kwarcab Pramuka Kota Metro            
5. Ketua Cabang PMI Kota Metro
6. Ketua Cabang PSI Kota Metro
7. Ketua PATRI Kota Metro
8. Ketua IPSI Kota Metro
9. Ketua Umum KONI Metro.

KELUARGA :
Nama Orang tua     :  Hi. Muhammad Basuni
Ibu                 :  Hj. Sunarti
Istri                :  Dra. Hj. Netty Herawati,MM.
Anak              1. Nelmy Fitria Utami, S.I.P.
                      2. Lina Oktira S.P.
                      3. Fritz Ahmad Nuzir, S.T., M.A. (L.A).
                      4. Putri Swastika

PENGHARGAAN :
1. Satya Lencana Karya Satya XX Tahun Kepres RI No 009/TK/2001,
    tanggal 31 Januari 2001.
2. Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun Kepres RI No 012/TK/2007, 
    tanggal 4 April 2007.
3. Kesatria Bhakti Husada Arutala Tahun 2006.
4. Swasti Saba Wiwirda Tahun 2006/2007.
5. Swasti Saba Wistara Tahun 2007.
6. Manggala Karya Kencana Tahun 2005/2006.
7. Tertib Administrasi Kependudukan dengan menerapkan program SIAK dari Depdagri.
8. Adipura 2007/2008.
9. Citra Pelayanan Prima kepada unit pelayanan publik 2008.
10.Anugrah KOPRRI Abdi Negara kepada pembina KORPRI oleh Menpan Tahun
    2008.
11. Manggala Karya Bhakti Husada Kartika dari Presiden RI 2008.
12. Raskin Award 2009 

INILAMPUNG.Com -- Calon gubernur Lampung yang diusung Golkar-Hanura M. Alzier Dianis Thabranie kini mulai bergerak. Senin (30/6), kemarin, Alzier mengunjungi Pekon (desa) Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu.
Selama di pasar Talangpadang, Wakil Ketua Kadin Indonesia itu sempat memborong buah-buah. "Ini buah dan sayuran hasil petani kita yang kualitas dan rasanya ngak kalah dengan impor," kata Alzier sambil belanja petai dan jengkol.

Selain bertemu dengan pedang, juga ada acara tebar benih ikan di Pekon Tulungagung, dan berkunjung ke pabrik roti di Gadingrejo, Pringsewu. Dialog akrab dengan karyawan roti cukup hangat..

Di Pringsewu, cagub Golkar itu singgah di kantor DPD II Golkar. Ia disambut Ketua DPD II Partai Golkar Subhan Effendi didampingi Sekretaris FX Siman dan anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Golkar, pengurus Partai Golkar di Bumi Jejama Secancanan.

Menurut Alzier, kunjungan singkat tersebut sebagai silaturahmi dengan semua pengurus dan masyarakat yang ada di Kabupaten Pringsewu."Program kita tidak muluk-muluk yang penting aman," katanya.

Dia mengaku, dirinya merupakan satu-satunya pasangan calon gubernur Lampung yang berasal dari pertalian etnis Lampung dan Jawa.

Selain singgah ke kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Pringsewu,  Alzier juga mengunjungi Pasar Induk Pringsewu. (him/IL-2)

INILAMPUNG.Com - October 2013 adalah pesta demokrasi rakyat Lampung.  Pada bulan tersebut mereka memilih calon pemimpin Lampung untuk 5th kedepan.  Harapan rakyat Lampung adalah, pesta demokrasi ini diselenggarakan dengan santun dan tanpa kekerasan yang ujungnya rakyat kecil jadi korban. TVC ini dipersembahkan untuk Pilkada Damai 2013 Lampung.

Saksikan pada Channel Videonews inilampung.com

INI LAMPUNG.COM- Alzier-Lukman bersama pendukungnya Jumat, 28 Juni 2013 menyerahkan berkas pencalonan ke KPU.  Pasangan yang diusung Partai Golkar dan Hanura ini berangkat dari kediaman Alzier didampingi ratusan pendukungnya.

Saksikan beritanya dalam Videonews inilampung.com

(bn)

INILAMPUNG.Com -- Hari-hari Alzier Dianis Thabranie, saat ini  tinggal mencari waktu tepat untuk daftar Cagub ke KPU Lampung, setelah ia mendapat rekomendasi dua partai politik. "Biar mendapat barokah, habis Jumat, isnya Alloh kami akan mendaftarkan diri ke KPU," kata Alzier Dianis, kepada inilampung.com, Kamis.

Menurut Alzier, dua partai politik pengusung, Golkar dan Hanura telah menetapkan untuk maju sebagai cagub Lampung, 2 Oktober 2013. Persiapan pun sudah matang tinggal teknis  administrasi. Antara Alzier dan Lukman, yang Walikota Metro tlah saling komunikasi.

Alzier mengaku, sebelumnya memang telah  menimang sejumlah nama baik dari kalangan artis, tokoh akademisi dan birokrat, termasuk tiga nama yang kini santer disebut media. Ketiga tokoh ialah Berlian Tihang (Sekprov Lampung), Ahmad Pairin (Bupati Lampung Tengah), dan Lukman Hakim (Wali Kota Metro).

Nama Berlian Tihang, Pairin, dan Lukman Hakim, bahkan pernah diajukannya ke DPP Partai Golkar. Bagi Alzier, dirinya siap berpasangan dengan siapa saja dari ketiga nama tersebut, meskipun saat ini sudah memantapkan diri kepada Lukman Hakim.

Alzier menegaskan, ia memilih ketiga sosok tersebut karena mereka tidak pernah terindikasi korupsi. "Mereka bertiga ini tidak pernah korupsi. Yang terpenting itu. Saya suka dengan PNS yang tidak korupsi," tandasnya.

Tiga nama di atas berbeda dengan pernyataannya sebelumnya yang menyatakan akan menggandeng satu di antara tiga artis senior Krisdayanti, Dewi Yull, atau Lula Kamal. Mengenai hal itu, Alzier punya jawaban sendiri.

"Yang tiga kemarin (Krisdayanti, Dewi Yuli, dan Lula Kamal) tidak jadi. Setelah dipikir-pikir, tiga ini (Berlian, Pairin, dan Lukman) sajalah," katanya.

DPP Tunggu Usulan Alzier
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, DPP Golkar telah menyetujui Alzier sebagai cagub dalam Pilgub Lampung tahun ini.

Meski demikian, Nurul mengakui, persetujuan tersebut masih bersifat lisan. Sementara surat keputusan resmi, meski sudah ada, namun masih bersifat internal sehingga belum bisa dipublikasikan.

"DPP sudah menyetujui Pak Alzier yang direkomendasikan sebagai cagub secara lisan dalam rapat internal partai. Sedangkan surat resminya belum dirilis oleh DPP ke publik," kata Nurul seperti yang tulis Tribun (27/6/2013).

Menurut Nurul, dalam mekanisme organisasional Partai Golkar, persetujuan lisan dari seluruh struktur DPP merupakan sebuah keharusan sebagai simbol permufakatan demokratis.

Sedangkan surat formal merupakan aspek penguat persetujuan lisan serta dasar hukum bagi DPD untuk menjajaki kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai lain.

"Jadi, dengan persetujuan lisan itu, bisa dikatakan Alzier sudah resmi menjadi cagub yang diusung Golkar di Lampung. Surat rekomendasinya akan dipublikasikan kalau sudah ada calon wakil gubernurnya," terangnya.

Terkait cawagub yang akan mendampingi Alzier, Nurul mengungkapkan, DPP belum menerima usulan tentang hal tersebut dari DPD I Lampung.

Ketua Pemenangan Pemilu Bagian Sumatera II Indra Bambang Utoyo juga mengatakan, Alzier memang sudah resmi menjadi cagub dari Golkar.

"Surat resminya juga sudah ada, meskipun dikeluarkan dalam rentang waktu lama setelah adanya persetujuan lisan DPP, dan bersifat internal karena belum ada cawagubnya," katanya. (IL-2/trib)

INILAMPUNG.Com -- Tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang calon gubernur (cagub) itu adalah kader partai. PD hanya memiliki ketentuan bahwa cagub,-cawagub, sampai calon legislator harus tokoh yang memiliki popularitas serta elektabilitas tinggi.

"Kami tidak mengharamkan mengusung cagub dari luar partai. Asalkan dia memang diinginkan masyarakat setempat, yang ditunjukkan dengan persentase popularitas serta elektabilitas tinggi," kata Andi Nurpati, di Cafe Bengawan Solo, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat (PD) Andi Nurpati mengatakan  masih menimbang sejumlah nama, termasuk Ketua DPD PD Lampung Ridho Ficardo untuk diusung dalam Pilgub Lampung. Demokrat punya 14 kursi di DPRD sehingga cukup untuk mengusung calon sendiri.

"Masih dikaji. Belum fix, mungkin hari Kamis (27/6/2013) sudah ada kepastian tentang cagub," kata  Andi Nurpati seperti dikutip Tribunonline.

Andi Nurpati mengatakan, DPP PD sudah mengkaji enam nama politisi Lampung yang dinilai layak menjadi cagub. Selain Ridho, sebagian nama lainnya ialah Abdurrachman Sarbini (Ketua DPW PAN Lampung), dan Zulkifli Anwar (anggota DPR RI asal PD), Heriyanto, Berlian Tihang, dan Riswan Tony DK.

"Keenamnya sudah dikaji pimpinan harian yang diketuai Pak Syarif Hasan, dan telah diserahkan kepada Majelis Tinggi yang diketuai Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai penentunya. Nah, dari Majelis Tinggi DPP belum ada keputusan, mungkin hari Kamis," terangnya. (*)

INILAMPUNG.Com -- Masuk hari ketiga, mantan Danrem 043 Gatam Amalsyah Tarmizi- dan pasanganya Gunadi Ibrahim menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Lampung pertama yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Lampung.

Kedatangan Cagub yang maju dari jalur perseorangan (independen) itu diantar 500-an pendukungnya.  "Gerindra Bersama Rakyat, Damai itu Indah" demikian jargon mereka. Tampak dalam rombongan, Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani dan artis senior era ‘80-an Jamal Mirdad.

Kedatangan Amalsyah-Gunadi diterima Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono serta empat anggotanya, Edwin Hanibal, Handi Mulyaningsih, Firman Seponada, dan Solihin. Setibanya di KPU mereka menyerahkan seluruh berkas persyaratan pencalonan. Amalsyah yakin akan mendapat dukungan masyarakat Lampung. Pasalnya, hanya dia bersama Gunadi yang maju dari jalur perseorangan. "Calon lain maju dari partai politik. Kalau nanti terpilih dikhawatirkan hanya mementingkan partai," ujar mantan Danrem 043/Gatam itu.

Ahmad Muzani menegaskan meskipun Amalsyah-Gunadi maju dari jalur perseorangan, partainya mendukung penuh langkah tersebut. Seluruh jajaran pengurus dan kader partai akan bahu-membahu memenangkan pasangan tersebut. Ia menjelaskan Pilgub Lampung mirip dengan di Kalimantan Timur. "Di sana ketua DPD Gerindra maju dari jalur independen, tetapi Partai Gerindra ikut mendukungnya," ujar anggota DPR asal Lampung itu.

Berdasarkan verifikasi sementara oleh KPU Lampung, masih ada sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pasangan Amalsyah-Gunadi. KPU akan menerima perbaikan berkas pasangan calon mulai 10—23 Juli mendatang. "Berkas masih ada yang kurang. Kami meminta untuk melengkapi sesuai jadwal," kata Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KPU Lampung Handi Mulyaningsih. (*)

*Sumber Lampungpost

INILAMPUNG.COM – Langkah politik Ridho Fichardo menuju kursi Lampung satu semakin terbuka. Ketua Partai Demokrat Lampung itu, berhasil menyabet dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Padahal, partai yang ia pimpin (Partai Demokrat) belum menjatuhkan pilihan siapa yang pantas direkomendasi menjabat gubernur Lampung dalam pemilukada 2013.

 Kepastian PKS mengusung Ridho Fichardo disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (Bapilukada) DPW PKS Lampung Ade Utami Ibnu, Minggu (23/6/2013) malam. Menurutnya, Cagub Lampung berusia 33 tahun itu sudah mendapat restu DPP PKS. “Surat Keputusannya sudah di teken DPP PKS,” kata Ade Utami kepada pers.

 Jika di lihat tanggalnya, surat dukungan itu telah dibikin sejak sepekan lalu---tanggalnya 12 Juni 2012, bernomor surat No : 57/SKEP/DPP-PKS/1434 . Muhammad Anis Matta sebagai Presiden PKS dan Sekjen PKS Muhammad Taufik Ridho membubuhkan tanda tangan sebagai tanda setuju, untuk mengusung Muhammad Ridho Ficardo sebagai bakal calon gubernur Lampung 2014-2019.”

Dengan keluarnya surat DPP PKS, berarti Ridho Fichardo telah mengantong dua partai koalisi, yakni PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa sejak pekan lalu juga menetapkan Ridho. Ridho Fichardo, adalah ketua Partai Demokrat Lampung. Partai Demokrat memiliki 14 kursi di DPRD Lampung, sehingga tanpa berkoalisi pun sebenarnya telah mencukupi kuota untuk persyaratan calon Gubernur.

Ridho merupakan, salah seorang putra Dirut PT Sugar Group Company, sehingga memiliki kans cukup kuat bertarung di Pemilukada. "Dari sisi finansial, hanya Ridho yang kuat karena bapaknya memang orang penting di PT Sugar Grup," kata seorang aktivis partai Demokrat.

Anehnya, sejauh ini rekomendasi dari DPP Partai Demokrat belum keluar. Rekomendasi parpol yang telah keluar baru DPP PKB, dan PPP yakni ke Berlian Tihang, Golkar (M. Alzier Dianis Thabranie). Sedang PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, PPP, PAN, PDK, PKPB belum menentukan sikap. Padahal, pendaftaran cagub Lampung akan di tutup 28 Juni 2013.

 Bursa Cagub
Di Lampung, saat ini sudah ada sejumlah cagub yang meramaikan bursa politik Pemilukada. Mereka adalah Herman HN, Berlian Tihang (Sekdaprov), Abdurachman Sarbini (bupati Tulangbawang), Amalsyah Tarmizi (Danrem 043 Gatam), Berlian Tihang (sekretaris Provinsi Lampung), Gunadi Iberahim (anggota DPR)

Dari kelompok politisi, M. Alzier Dianis Thabranie (ketua DPD Partai Golkar Lampung), M. Ridho Ficardo (ketua DPD Partai Demokrat Lampung), Marwan Cik Asan (ketua DPRD Lampung), Riswan Tony Dalem Kiay (anggota DPR RI), Rycko Menoza S.Z.P. (bupati Lampung Selatan), dan Zulkifli Anwar (anggota DPR RI).

Menurut pengamat Unila, Arizka Warganegara dari nama-nama dimaksud yang paling punya peluang adalah kepala daerah yang sedang menjabat dengan elaborasinya berpasangan dengan pengusaha-politisi. Menurut dia, bursa gubernur Lampung terbagi dalam beberapa kategori. Yaitu dari kepala daerah yang sedang menjabat, politisi, akademisi dan aktivis, serta pengusaha.

Konfigurasi ideal adalah menempatkan kepala daerah di posisi cagub dan pengusaha-politisi sebagai calon wakil gubernur. Atau di balik: cagub (pengusaha), birokratnya sebagai wakil gubernur. Menurut dia, harus ada kriteria khusus untuk memimpin Lampung, yakni berani mengambil risiko dan tegas. Dengan kata lain, dalam mengambil keputusan harus berani menghadapi konsekuensi dan risiko politik. (IL-2)

INILAMPUNG.Com -- Politik dua kaki dan naif dipertontonkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2 Oktober mendatang. Buktinya, partai besutan Prabowo Subianto ini menginstruksikan kadernya di daerah untuk mendukung calon gubernur yang sudah diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Berlian Tihang.

Padahal, partai pemilik enam kursi di DPRD Lampung ini sudah mendaftarkan pasangan cagub-cawagub Amalsyah Tarmizi dan Gunadi Ibrahim dari jalur independen.

Kepastian dukungan terhadap Berlian Tihang ini disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Ketenagakerjaan Arief Poyuono usai rapat kemarin sore yang dipimpin Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Selain Prabowo, rapat juga dihadiri Ketua Umum Gerindra Prof. Suhardi dan jajaran dewan pembina. Rapat itu menghasilkan keputusan Gerindra akan mengusung Berlian sebagai cagub Lampung.

’’Hasilnya memutuskan Gerindra merekomendasikan Berlian Tihang sebagai cagub. Nanti disosialisasikan ke jajaran pengurus DPP, DPD, dan DPC hingga ranting,” ungkap Arief kemarin.

Pertimbangan mengusung Berlian Tihang karena hasil survei DPP Gerindra, Berlian paling tinggi. Selain itu, Berlian juga paling berpeluang menang. ’’Hasil survei DPP Gerindra, Berlian tertinggi, sekitar 31 persen lebih. Itu salah satu pertimbangan, selain Berlian yang elektabilitasnya tinggi dan berpeluang menang,” bebernya.

Ditanya bagaimana dengan pernyataan Sekjen Gerindra A. Muzani bahwa Gerindra tak mendukung calon lain, Arief menyatakan dalam peraturan perundang-undangan jelas calon kepala daerah diusung dengan dua cara. Pertama, independen. Dan kedua, diusung parpol atau gabungan parpol.

’’Ini nanti seperti Pilgub DKI di mana kami mengusung Jokowi-Ahok, sedangkan kader Gerindra Hendardji Supandji saat itu maju dari jalur independen. Nggak ada masalah karena ini keputusan Pak Prabowo dan akan disosialisasikan ke jajaran pengurus,” ucapnya.

 Arief menjamin hal ini dapat dipertanggungjawabkan dan tak akan ada benturan di tingkat bawah. ’’Keputusan partai jelas, ada caden dan calon dari parpol yang diusung. Tak masalah seperti di Pilgub DKI,” tegasnya.

Terkait surat rekomendasi, Arief menyatakan karena rapat baru kemarin sore, maka surat rekomendasi secepatnya diterbitkan. ’’Dalam dua hari ini atau awal masa pendaftaran KPU, kami akan daftarkan Berlian Tihang,” katanya.

Di bagian lain, hasil verifikasi pasangan Amalsyah-Gunadi dipastikan memenuhi syarat minimal. Diketahui, saat mendaftar ke KPU Lampung hari Rabu (29/5) silam, pasangan ini menyerahkan dukungan masyarakat yang dibuktikan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) ke KPU Lampung sebanyak 486.582 KTP. Sedangkan syarat minimal dukungan pasangan calon 383.460 KTP.

’’Besok (hari ini, Red) hasil verifikasi faktual akan kami plenokan. Seluruh KPU kabupaten/kota sudah menyerahkan hasil verifikasi dukungan ke kami,’’ kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono didampingi anggotanya, Handi Mulyaningsih, kepada Lampung NewsPaper (grup Radar Lampung) kemarin.

 Sayang saat ditanya rincian jumlah dukungan hasil verifikasi faktual, dosen Universitas Lampung tersebut belum bersedia membeberkannya. ’’Besok saja. Kan belum diplenokan,” kilahnya.

Setelah KPU Lampung memplenokan hasil verifikasi faktual dukungan milik Amalsyah-Gunadi, lembaga penyelenggara pemilu ini akan menyampaikan hasil tersebut ke pasangan cagub-cawagub bersangkutan.(*)


*)sumber Radarlampung