INILAMPUNG.Com -- RAUT wajah Doddy Anugerah Putra (32) bungah. Matanya berkaca-kaca tak kuasa menahan air mata kegembiraan setelah ketua hakim persidangan mengetuk palu bebas, atas semua tuduhan tindak korupsi  pembeilan mobil dinas Bupati Pesawaran, merk toyota Land cruiser senilai Rp 1,135 miliar.

Keputusan bebas Dody diluar dugaan.  Apalagi, rekan Dody, yakni sales mobil Auto 2000, tempat dimana mobil dinas Bupati pernh dibeli, sudah divonis  majelis hakim Tipikor Tanjungkarang , terbukti bersalah dengan hukuman 1 tahun, 2 bulan penjara .

Dalam persidangan Kamis (25/7) kemarin, Majelis menyatakan Doddy tidak ikut dalam pembelian moibil dinas milik Bupati Pesawaran  Aries Sandy—tak lain adalah kakak kandung Dody. Pembelian mobil di Auto 2000 Jakarta, dimana Doddy ikut menawar  bukanlah sesuatu tindakan pidana korupsi. 

Bahkan, majelis hakim juga menyatakan, Doddy Anugrah yang saat itu menjabat sebagai Kasubag Belanja Bagian Keuangan Kabupaten Pesawaran,  tidak terbukti  memperkaya diri sendiri tau orang lain.

Ketua Hakim Binsar Siregar menyatakan , “ R. Doddy Anugerah Putra tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsider. Dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan da mengembalikan harkat dan martabatnya,” kata Binsar Siregar.

Selesai sidang, bupati Pesawaran  Arisandy yang menyaksikan jalannya bersidangan  menghampiri dan memeluk Doddy serta mencium kening yang tak lain Adiknya itu.  “Saya melihat, perkara ini setengah dipaksaan supaya Doddy bersalah oleh beberapa pihak,” kesan  Arisandy  yang menyakini sejak awal, Doddy bakal bebas tak terbukti bersalah.

Dalam dakwaan dijelaskan keterlibatan terdakwa Doddy dengan tiga terdakwa lainya yaitu Atari, M.T Yombi dan Barmajasa. Untuk terdakwa Doddy dan Atari, JPU menyusunya dalam satu berkas sedangkan Yombi dan Barmajasa dalam berkas terpisah.

Menurut JPU. Atari seolah-olah telah mengajukan penawaran. “Sementara Auto 2000 Rajabasa sendiri tempat dirinya bekerja tidak menjual mobil jenis Land Cruiser yang akan dibeli. Lalu perusahaan tersebut juga tidak dapat mengikuti proyek pemerintah, sebab tidak memiliki izin dari kantor pusat. Ia melakukan pemalsuan dokumen,”

Perkara pengadaan Randis Bupati Pesawaran tahun anggaran 2010, nilainya sebesar Rp 1,135 miliar. Dari perkara itu kerugian negara yang ditimbulkn Rp 120,5 juta. Jaksa selama ini mengajukan empat terdakwa dalam dua berkas. berkas pertama dengan terdakwa Yombi Larasandi (32) Wakil Direktur CV Putra Pesisir dan Barma Jasa (35) Kabag Perlengkapan dan Aset Daerah Pemkab Pesawaran.

Pasti Kasasi MA
Ditemui wartawan terpisah, Agus Hamzah, hakim anggota mengatakan, dalam persidangan sempat terjadi perbedaan pendapat (disseting opinion). Doddy dinyakini bersalah dan terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi—yang telah diubah dengan UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam penyidikan, Doddy telah menyalahgunakan jabatanya. Misalnya, dia bukan peserta lelang tetapi ikut ke Jakarta dan menawar harga mobil di showroom, tempat pembeliaan mobil.

Atas putusan hakim tersebut, Amrullah, Jaksa penuntut menyatakan kemungkinan besar tetap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. “Pasti kami akan ajukan kasasi lewt MA.” Kata Amrullah. (IL-2)

INILAMPUNG.Com -- Andi Malarangeng tak bersedia komentar banyak soal pemeriksaanya penyidik KPK. "Saya menjelaskan kepada KPK, sebatas yang saya tahu maupun yang tidak saya ketahui." kata Andy Malarangen, seusai keluar gedung KPK.

Ratusan wartawan yang menunggu sejak pagi untuk mendapatkan keterangan Andi, tampak banyak kecewa. Pasalnya, Mantan Menpora itu tak bersedia merinci matari pemeriksaan.

Pengacara Andi Alifian Mallarangeng, Luhut Pangaribuan menyatakan kliennya siap membeberkan hal-hal yang diketahuinya terkait Kasus Hambalang ini. Namun, Luhut mengatakan Andi Mallarangeng tidak mengetahui banyak terkait perkara ini, apalagi terkait perkara Teuku Bagus M Noor, yang merupakan tersangka Hambalang ketiga.

"Yang pasti bahwa Pak Andi tidak mengetahui banyak hal, khususnya tentang Pak Teuku yang dia nggak kenal," ujar Luhut, yang menemani Andi diperiksa, Jumat (19/7).

Namun, lanjut Luhut, jika ditanya soal tersangka Hambalang lainnya, Deddy Kusdinar, Andi mungkin akan tahu. Sebab, Deddy merupakan bawahan Andi langsung, apalagi Deddy juga pejabat pembuat komitmen proyek Hambalang, sedangkan Andi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Atas hal ini, pihaknya mengantisipasi pemeriksaan penyidik akan tepat sasaran.

"Dan kalau Pak Deddy itu kan memang bawahannya. Dan nggak banyak yang diketahui, makanya kita mengantisipasi bahwa pemeriksaan hari ini akan tepat. Kalau Pak Deddy dia kenal karena itu kan orang Kemenpora, tapi kalau Teuku Bagus dia tidak kenal," jelasnya.

Luhut juga mengatakan, Andi tidak membawa dokumen untuk diserahkan ke penyidik. Namun, Luhut memastikan Andi bakal menerangkan semuanya apa yang dia ketahui.

"Nggak ada dokumen karena dia kan sebagai saksi. Hanya dia mau menjelaskan apa yang dilihat, didengar, dan dialami jadi nggak membawa dokumen apapun," paparnya.

Andi hari ini menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi. Sementara itu, Teuku Bagus, juga diperiksa namun kapasitasnya sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun itu. Sebelumnya, tersangka pertama, Deddy telah ditahan beberapa waktu yang lalu.


Andi ditetapkan menjadi tersangka pada Desember tahun lalu. Andi berstatus tersangka dalam kapasitasnya sebagai menteri pemuda dan olahraga dan pengguna anggaran proyek Hambalang, bernilai puluhan miliar.
Ia disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) 30/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 3 mengatur soal penyalahgunaan kewenangan yang meyebabkan kerugian negara. Sementara Pasal 2 Ayat (1) melakukan pelanggaran hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora), Deddy Kusdinar sebagai tersangka kasus pengadaan pembangunan sarana dan prasarana Pusat Pelatihan dan Olahraga Bukit Hambalang, Jawa Barat.

Deddy ditetapkan tersangka terkait jabatannya dulu sebagai kepala biro perencanaan Kempora. Deddy diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Kepada Deddy, KPK menyangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP (dbs/brst)


 (*)

INILAMPUNG. Com -- Di kota Bandung, ada sebuah kafe yang hampir seluruh dindingnya memajang tanda gambal atau simbol Nazi, yakni schutzsaffel. Karena mengundang kontroversi, Pemerintah akan memanggil pemiliknya.

Soldatenkaffe yang terletak di Paskal Hypersquare ini bertemakan Jerman. Nama kafe ini sama dengan kafe yang pernah ada di Paris saat zaman Perang Dunia ke II. Di dinding kafe terpajang foto pemimpin Nazi Adolf Hitler dan simbol SS alias Schutzstaffel yang merupakan pasukan khusus yang dipimpin oleh Heinrich Himmler.

Logo kafe mirip dengan lambang Nazi, yakni gambar Elang Jerman atau biasa disebut dengan elang besi atau iron eagle.

Menurut Kadis Pariwisata dan kebudayaan Bandung, Harry M Djauhari, Pemkot Bandung telah melayangkan surat pemanggilan kepada pemilik Soldatenkaffee terkait pemasangan lambang Nazi. Bahkan, pihaknya telah mengecek ruangan kafe. Pemanggilan dilakukan Senin (22/7) mendatang.

"Pemanggilannya dilayangkan hari ini untuk Senin jam 10 pagi,pekan depan, " ujar Herry.

Menurut Herry, sang pemilik kafe tersebut sedang berada di luar kota sehingga tidak bisa menghadiri pemanggilan hari ini.

"Tadi malam baru pemantauan ke sana, pemiliknya ke luar kota. Jadi senin baru busa katanya," ujar Herry. (dtc)

INILAMPUNG.Com -- Pemerintah mengakui telah kehilangan banyak waktu mempersiapkan mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Awalnya studi uji kelayakan (feasibility study/FS) selesai tahun ini.

Kenyataan ini sudah melenceng dari rencana awal, awalnya pemrakarsa konsorsium mendapat tugas pemerintah untuk menyiapkan persiapan proyek termasuk FS seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Persiapan proyek termasuk FS oleh permrakarsa (Artha Graha) paling lambat disiapkan 2 tahun semenjak Perpres terbit.

"Saya berharap FS-nya itu selesai di 2014 ini. Ya kalau dikerjakan satu tahun kan 2014 akhir bisa selesai. tapi kalau groundbreaking saya kira waktunya sudah mepet. Kita sudah kehilangan waktu tiga tahun," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa, di kantornya, Jakarta, seperti dikutip detik.com..

Menurut Hatta tim 7 proyek JSS, pemerintah sudah harus melaporkan hasil rapat pada hari ini. Hasil adalah terkait penggunaan dana FS dari APBN.

"Rencananya memang rakor kemarin, dan hari ini mereka sampaikan konkretnya. Misalnya menkeu setuju pakai dana APBN, ya diusulkan kepada DPR. Jadi nggak mungkin 2014 ini karena APBN 2014 sedang dibahas. Kan simpel begitu, yang penting tertib semuanya itu usulannya jelas," jelasnya.

Selain itu, rapat dari tim 7 juga nantinya akan menghasilkan keputusan pelaksana FS, apakah nantinya akan menggandeng BUMN ataupun swasta.

"Kedua, FS-nya dikerjakan oleh opsi BUMN dan swasta atau APBN. saya katakan bahas. Setelah itu rapat nanti usulkan apa dari tim 7. Tim tujuh itu ada menkeu, menteri PU ada menteri macem-macem. masa nggak bisa putus," pungkasnya.

Sebelumnya ketika Menteri Keuangan dijabat Agus Martowardojo sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang KSISS. Agus satu-satunya menteri yang menolak feasibility study (FS) dikerjakan oleh swasta dalam hal ini pemrakarsa JSS. Agus ngotot agar studi JSS dilakukan pemerintah melalui APBN, setelah itu ditender ke swasta.

Dalam perkembanganya usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.

Masalah ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS.

Sejak Juli 2012 sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah hampir satu tahun belum ada hasil. Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun (*)

INILAMPUNG.Com -- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie baru menyempatkan diri membesuk Rusli Zainal, Gubernur Riau yang kini berada di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah dua pekan di situ.

Bos kelompok Bakrie Grup itu menolak jika jadwal besuknya dinilai terlambat. "Sudah lama karena saya ke daerah-daerah. Jadi belum sempat ke sini. Tidak ada yang namanya telat," kata politisi yang akrab disapa Ical saat tersebut saat ditemui di Rutan KPK, Jakarta, Senin (1/7).

Ical tiba di Rutan KPK didampingi oleh anggota komisi III DPR Nudirman Munir. Ia berada di Rutan KPK selama sekitar 30 menit. Sebelum pulang, ia pun sempat berpesan agar kader partainya itu tabah menjalani proses hukum. "Saya cuma minta Pak Rusli tabah saja, supaya nanti pertanggungjawabannya sebagai gubernur diserahkan dengan baik," pesannya.

Meski kini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK, menurut Ical, Rusli masih menjabat kader partai Golkar. Bahkan kata dia, gubernur Riau itu masih menjadi ketua DPP Partai Golkar Riau. Ical menilai, dalam kasus PON dan korupsi kehutanan Rusli belum tentu bersalah.

"Beliau kan belum bersalah. Nanti kalau sudah diputuskan (pengadilan), seseorang kan harus diputuskan terlebih dahulu apakan bersalah atau tidak," imbuh Ical.

Saat ditanya apakah Partai Golkar sudah memberikan bantuan hukum untuk Rusli, Aburizal mengaku sudah.

"Oh, sudah, sudah. Kan sudah ada lawyernya kan?" terangnya yang datang dengan mobil sedan Lexus hitam berplat nomor B 1907 A, itu.

Seperti diketahui, KPK resmi menahan Rusli Zainal di rutan Cipinang cabang KPK. Ia ditahan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penganggaran PON tahun 2011 dan kasus dugaan korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di kabupaten Palelawan dan Siak, Riau. Orang nomor satu di Riau itu diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan menerima suap. (*)

KONTAN

INILAMPUNG.Com - October 2013 adalah pesta demokrasi rakyat Lampung.  Pada bulan tersebut mereka memilih calon pemimpin Lampung untuk 5th kedepan.  Harapan rakyat Lampung adalah, pesta demokrasi ini diselenggarakan dengan santun dan tanpa kekerasan yang ujungnya rakyat kecil jadi korban. TVC ini dipersembahkan untuk Pilkada Damai 2013 Lampung.

Saksikan pada Channel Videonews inilampung.com