INILAMPUNG.com - Prof Dr Ir Sutopo Ghani Nugroho MSc, guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung meninggal dunia karena sakit di Bandarlampung, Sabtu sore. Prof Sutopo Ghani yang juga Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung itu, meninggal dunia sekitar pukul 15.30 WIB saat dalam perawatan di Rumah Sakit Advent Bandarlampung karena sakit yang dideritanya.

        Mantan Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Dr Ir Muhajir Utomo MSc membenarkan kabar koleganya yang juga mantan Pembantu Rektor I Bidang Akademik Unila, saat dirinya menjabat Rektor itu, telah meninggal dunia Sabtu sore.

        "Ya, tadi sore saya sudah datang ke rumah duka. Beliau meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Mohon doanya ya," ujar Muhajir lagi.

        Menurut informasi pihak keluarga, jenazah almarhum rencananya akan dimakamkan Minggu (28/7) besok, menunggu kedatangan anaknya.

        Sejumlah kolega almarhum di Fakultas Pertanian Unila juga membenarkan Prof Sutopo Ghani telah meninggal dunia. Mereka menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan mengaku telah kehilangan salah satu guru besar terbaik yang dimiliki Unila saat ini.

        Prof Sutopo Ghani Nugroho lahir di Solo, 29 Oktober 1950, dan tinggal di Jl. Tupai No. 115, Kedaton Bandarlampung. Semasa hidupnya Sutopo berkantor di Jurusan Ilmu Tanah Unila.

        Sutopo menyelesaikan pendidikan S-1 di IPB Bogor untuk Ilmu Tanah (1976) dengan gelar Insinyur Pertanian (Ir), S-2 Ghent University, Belgia, untuk Ilmu Tanah (1980) dengan gelar Master of Science (MSc), dan S-3 Nagoya University, Jepang, untuk Ilmu Tanah (1991) dengan gelar Doctor of Philoshopy (PhD).

        Guru besar Unila ini dikenal kritis sekaligus konstruktif atas kondisi sekitarnya, terutama dalam menyikapi permasalahan pendidikan daerah Lampung maupun secara nasional.

        Beberapa waktu lalu, Prof Sutopo sempat bergabung dengan sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni Unila dalam aksi demo di kampusnya untuk mengkritisi kebijakan Rektorat Unila berkaitan indikasi telah mengeluarkan ijazah sarjana atas nama Fajrian yang dinilai menyalahi prosedur akademik dan aturan baku di Unila.

        Belakangan Prof Sutopo terus menyikapi persoalan tersebut, antara lain bersama koleganya yang mantan Rektor Unila Prof Muhajir Utomo hingga tim Inspektorat Jenderal Kemdikbud datang ke Kampus Unila untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan. (R1-IL)

INILAMPUNG.Com -- Berlian Tihang ternyata belum menyerahkan daftar pengunduran dirinya sebagai PNS (pegawai negeri sipil). Padahal, surat yang oleh KPU dikenal dengan Form BB 11 itu meski diserahkan sebelum penetapan.

Itu artinya, jika Pilgub digelar 2013, Berlian Tihang terancam tak lolos verifikasi KPU. Pasalnya, hingga saat ini Sekretaris Provinsi Lampung itu belum juga mundur dari jabatannya sebagai birokrat nomor satu provinsi.

"Aturannya, dia (Berlian Tihang) harus mengisi Form BB 11 surat penyataan mundur dari jabatan PNS. Surat pernyataan ini sebagai salah satu syarat pencalonan," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Nazarudin, tulis Lampost.co, Jumat (26-7).

Dengan demikian, sambungnya, sebelum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, calon tersebut harus sudah mundur dan tidak aktif lagi sebagai PNS.

Disinggung apakah ini bisa menyebabkan tidak lolos sebagai calon, Nazarudin mengatakan bisa saja lantaran ini menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Di sisi lain, komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan hal senada. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan Berlian Tihang sudah mundur dari sekprov.

"Ya seharusnya dia (Berlian) sudah mundur dari sekprov dan yang lebih bagus setelah penetapan, cagub dan cawagub yang saat ini masih menjadi kepala daerah harus cuti biar gak menggunakan anggaran APBD dan fasilitas negara," pungkasnya. (*)

INILAMPUNG.Com -- RAUT wajah Doddy Anugerah Putra (32) bungah. Matanya berkaca-kaca tak kuasa menahan air mata kegembiraan setelah ketua hakim persidangan mengetuk palu bebas, atas semua tuduhan tindak korupsi  pembeilan mobil dinas Bupati Pesawaran, merk toyota Land cruiser senilai Rp 1,135 miliar.

Keputusan bebas Dody diluar dugaan.  Apalagi, rekan Dody, yakni sales mobil Auto 2000, tempat dimana mobil dinas Bupati pernh dibeli, sudah divonis  majelis hakim Tipikor Tanjungkarang , terbukti bersalah dengan hukuman 1 tahun, 2 bulan penjara .

Dalam persidangan Kamis (25/7) kemarin, Majelis menyatakan Doddy tidak ikut dalam pembelian moibil dinas milik Bupati Pesawaran  Aries Sandy—tak lain adalah kakak kandung Dody. Pembelian mobil di Auto 2000 Jakarta, dimana Doddy ikut menawar  bukanlah sesuatu tindakan pidana korupsi. 

Bahkan, majelis hakim juga menyatakan, Doddy Anugrah yang saat itu menjabat sebagai Kasubag Belanja Bagian Keuangan Kabupaten Pesawaran,  tidak terbukti  memperkaya diri sendiri tau orang lain.

Ketua Hakim Binsar Siregar menyatakan , “ R. Doddy Anugerah Putra tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsider. Dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan da mengembalikan harkat dan martabatnya,” kata Binsar Siregar.

Selesai sidang, bupati Pesawaran  Arisandy yang menyaksikan jalannya bersidangan  menghampiri dan memeluk Doddy serta mencium kening yang tak lain Adiknya itu.  “Saya melihat, perkara ini setengah dipaksaan supaya Doddy bersalah oleh beberapa pihak,” kesan  Arisandy  yang menyakini sejak awal, Doddy bakal bebas tak terbukti bersalah.

Dalam dakwaan dijelaskan keterlibatan terdakwa Doddy dengan tiga terdakwa lainya yaitu Atari, M.T Yombi dan Barmajasa. Untuk terdakwa Doddy dan Atari, JPU menyusunya dalam satu berkas sedangkan Yombi dan Barmajasa dalam berkas terpisah.

Menurut JPU. Atari seolah-olah telah mengajukan penawaran. “Sementara Auto 2000 Rajabasa sendiri tempat dirinya bekerja tidak menjual mobil jenis Land Cruiser yang akan dibeli. Lalu perusahaan tersebut juga tidak dapat mengikuti proyek pemerintah, sebab tidak memiliki izin dari kantor pusat. Ia melakukan pemalsuan dokumen,”

Perkara pengadaan Randis Bupati Pesawaran tahun anggaran 2010, nilainya sebesar Rp 1,135 miliar. Dari perkara itu kerugian negara yang ditimbulkn Rp 120,5 juta. Jaksa selama ini mengajukan empat terdakwa dalam dua berkas. berkas pertama dengan terdakwa Yombi Larasandi (32) Wakil Direktur CV Putra Pesisir dan Barma Jasa (35) Kabag Perlengkapan dan Aset Daerah Pemkab Pesawaran.

Pasti Kasasi MA
Ditemui wartawan terpisah, Agus Hamzah, hakim anggota mengatakan, dalam persidangan sempat terjadi perbedaan pendapat (disseting opinion). Doddy dinyakini bersalah dan terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi—yang telah diubah dengan UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam penyidikan, Doddy telah menyalahgunakan jabatanya. Misalnya, dia bukan peserta lelang tetapi ikut ke Jakarta dan menawar harga mobil di showroom, tempat pembeliaan mobil.

Atas putusan hakim tersebut, Amrullah, Jaksa penuntut menyatakan kemungkinan besar tetap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. “Pasti kami akan ajukan kasasi lewt MA.” Kata Amrullah. (IL-2)

Gubernur Sjchroeddin dipeluk Alzier Dianis Thabranie

INILAMPUNG.Com -- Polemik soal anggaran penyelenggaraan Pilgub Lampung klimak. Gubernur ngotot tidak akan mengeluarkan dana apapun karena alasan APBD Perubahan tidak mencukupi untuk membiayai Pilgub yang mencapai Rp200 miliar.

Menurut dia, saat ini biaya pilgub tidak mungkin masuk APBD Perubahan. "Duitnya tidak ada mau gimana," kata Sjachroedin.

Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, yang juga ketua DPD PDIP Lampung ini menegaskan soal pelaksanaan jadwal pemilihan gubernur (pilgub) Lampung periode 2014-2019 akan dikembalikan ke pemerintah pusat.

"Kita tunggu saja pusat," kata Gubernur Sjachroedin di sela-sela peninjauan ke sejumlah moda transportasi mudik, (24/7).

Ia enggan berpolemik lagi mengenai pilgub karena semua sudah jelas bahwa daerah sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Menurut dia, saat ini biaya pilgub tidak mungkin masuk APBD Perubahan. "Duitnya tidak ada mau gimana," kata Sjachroedin yang juga politisi PDIP Lampung.

Sebelumnya, ia meminta salah satu anggota KPU mundur, tapi komisioner telah meminta maaf. "Saya maafkan apalagi bulan puasa," ujarnya.

Ia telah menyetujui pilgub dipercepat 2013, tapi masalahnya anggarannya tidak ada, karena APBD Perubahan tidak mencukupi untuk membiayai pilgub mencapai Rp 200 miliar.

Sementara itu, Komisioner KPU Lampung kini akan melakukan konsultasi dengan KPU Pusat terkait hasil keputusan rapat di Kemendagri beberapa waktu lalu. Kemendagri memutuskan pilgub tak bisa digelar 2013 dan mundur pada April 2014 bersamaan pemilu legislatif.

Anggota KPU Lampung Edwin Hanibal memperkirakan, nasib Pilgub Lampung tidak akan jauh berbeda dengan Pilgub Sumatera Selatan (Sumsel) yang berujung gugatan di MK. Perbedaannya, menurut dia, celah gugatan Pilgub Lampung terletak pada tidak adanya verifikasi faktual terhadap berkas pencalonan sebagai akibat dari nihilnya anggaran pelaksanaan pilgub.

"KPU Lampung tidak maksimal melakukan verifikasi berkas pencalonan. Ini bisa menjadi bahan untuk mengugat di MK," kata Edwin, Jumat (12/7.

Kenapa tidak maksimal, Edwin menyatakan, lagi-lagi karena Pemda tidak dianggarkan pihak pemerintah.  (dbs/rep)

INILAMPUNG.Com - Polemik FPI telah sampai Istana Negara.  Namun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay menyarankan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak berlebihan menanggapi kerusuhan yang melibatkan massa Front Pembela Islam (FPI) di Kendal, Jawa Tengah.

"Polemik itu justru memberikan keuntungan kepada FPI karena terus menjadi bahan pembicaraan dan pemberitaan," kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (23/7).

Saleh mengatakan, Presiden tidak perlu turun tangan langsung menanggapi kasus seperti itu. Menurut dia, cukup menteri dan pejabat kepolisian yang bisa menanggapi.

Menurut Saleh, wacana yang diangkat belakangan ini justru tidak produktif. Apalagi ada kelompok tertentu yang mengaitkan kejadian itu dengan upaya pembubaran FPI yang bisa menjadi isu liar apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Organisasi Masyarakat yang diberlakukan belum lama ini.

"Pada titik tertentu, Presiden seakan-akan berhadapan setara dengan pimpinan FPI yang kemudian dituduh melakukan fitnah. Tuduhan fitnah yang dilakukan Kepala Negara tentu merupakan tuduhan serius," tuturnya.

Menurut Saleh, Presiden cukup memerintahkan aparat Polri untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat. FPI adalah bagian dari masyarakat yang harus diproses secara hukum apabila melakukan kesalahan dan membawa dampak negatif bagi masyarakat.

Karena itu, Saleh berharap Presiden tidak terpancing mengeluarkan pernyataan yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk menjatuhkan harkat dan martabat Kepala Negara.

Apabila Polri berhasil menangani kasus itu dengan baik, maka hal itu akan menjadi keberhasilan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sebaliknya, walaupun Presiden memberi pernyataan langsung, apabila Polri gagal menangani kasus itu, maka hal itu juga akan menjadi kegagalan pemerintahan Presiden SBY," ujarnya. (*/brst)

INILAMPUNG.Com -- Lama tak terdengar, Noverisman Subing muncul lagi dipanggung politik. Kali ini, dia tampil dengan 'kendaraan politik' yang baru: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Bukan Noverisman kalau tak pintar beradaptasi dengan lingkungan. Buktinya, belum genap dua tahun aktif, nama Noverisman masuk dafar calon anggota legislatif nomor urut satu, di KPU Provinsi Lampung. "Ya bener, saya masuk daftar caleg No 1 DPRD Provinsi, untuk daerah pemilihan Lampung Timur," kata Noverisman.

Menurut Nover, begitu dia biasa disapa, di PKB dia merasa 'at home' atau seperti masuk rumah sendiri. Komunitas PKB, sama dengan ketika dirinya aktif di organisasi nahdzatul ulama yang diakuinya tempat dia belajar berorganisasi. Maklum, Nover, semasa kuliah di kampus Universitas Bandar Lampung dulu banyak "nyambi" aktivis PMII.


Bebebrapa karir politik memang sudah pernah dijalani. Ketua DPD Golkar di Lampung Timur, DPW Pemuda Pancasila, PMII, dan KNPI. Di Golkar Lampung Timur dia pernah mencapai puncak jabatan, yang kemudian mengantarnya terpilih wakil bupati--pasangan bupati Satono. Pada Pemilukada 2010 yang lalu, dia mencalonkan diri lagi, sebagai bupati namun gagal.

Namun, kali ini dia kembali semakin mantab untuk maju ke panggung politik lagi lewat PKB.Mantab di PKB


 Sosialisasi PKB
Sejak namanya masuk Caleg, Noverisman kini terus melakukan sosialisasi PKB dan silaturahmi. Seperti, misalnya saat di acara safari dengan warga NU, pekan lalu. Di mengatakan, PKB adalah partai politik yang dilahirkan dari ulama NU yang kalau itu ormas Islam besar itu dipimpin KH Abdurahman Wahid (Gus Dur), Bahkan partai yang terbentuk sejak awal reformasi tahun 1989 lalu hingga kini masih terus eksis dan Insya Allah perolehan suaranya akan semakin membaik dan meningkat dibandingkan hasil perolehan 2009 lalu.

"Hingga wafat, Gus Dur tidak pernah menyatakan keluar dari PKB atau membuat partai lain selain PKB," kata Noverisman Subing, calon anggota legislative PKB itu di depan ratusan warga masyarakat Desa Karang Anom, Kecamatan Waway Karya, Lampung Timur dalam acara safari Ramadan yang dilaksanakan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa Lampung Timur,  Minggu (21/7) malam.

Noverisman yang bekas wakil bupati di Lampung Timur itu mengajak warga NU Lampung merapatkan barisanya pada PKB agar PKB bangkit dan meraih kemenangan minimal sama perolehan suaranya dan menempatkan kader-kadernyanya di legeslatif sebanyak tujuh
orang  seperti tahun 1999 lalu.

"Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu di Way Bungur ini siap memenangkan PKB," tanya Nover bersemangat.
Kalau masyarakat siap memenangkan PKB maka sejak saat ini masyarakat dan warga NU harus mulai melakukan getuk tular yang dimulai dari dalam rumah, tetangga, lingkungan dan desa hingga seterusnya atau yag dikenal. Dengan istilah sekasur, sesumur, sedulur.

Pada kesempatan itu,  Noverisman Subing juga meminta kader-kader PKB terutama yang tengah mencalonkann dirinya sebagai anggota DPR D Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI dan DPD RI untuk terus mengiatkan silaturahminya ke basis-basis NU dan pondok pesantren yang tersebar di Lampung Timur.

Silaturahim ini merupakan bentuk peneguhan kembali komitmen PKB sebagai sayap politik NU. Artinya, PKB siap melayani NU, ulama, kaum santri, dan pesantren. (anv/IL-3)

"Kakek saya berasal dari Menggala Tulangbawang dan nenek saya dari Kalianda, oleh karena itu saya meminta doa restu dari masyarakat di sini," Penuturan itu disampaikan Aburizal Bakrie saat menyampaikan pidato didepan ribun nelayan di Lampung Selatan.

Aburizal Bakrie hadir dengan bus khusus bertuliskan Aburizal Bakrie (ARB): Rakyat Sejahtera-Bangsa Maju. Rombongan hadir para pengurus DPP Golkar; Mahyuddin (wakil ketua), Harisohar (ketua tim pemenangan ARB Lampung), dan Oktoviano (wakil sekretaris).

Bupati Lampung Selatan Ryco Menoza, tampak hadir duduk bersebelahan dengan bakal calon gubernur Lampung M Alzier Dianis Tabranie, dan Muspida, saat hadir dalam pertemuan di Dermaga Bom Kalianda,
(Senin (22/7/2013).

Aburizal menceritakan, semasa kecil dulu sempat merasakan tinggal di tempat itu dan bermain di parit, namun saat ini mungkin parit tempat bermainannya itu sudah tidak ada karena adanya munculnya pembangunan baru.
 
Menurut dia, keinginannya menjadi Presiden itu didorong ingin bersumbangsih melalui ilmu dan pengalaman yang didapatnya selama ini, dari berbagai jabatan yang pernah diduduki baik di organisasi pengusaha maupun pemerintahan.

Jika menjadi Presiden nanti, ia berjanji akan mengatasi berbagai permasalahan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian di Indonesia.

"Sayang sekali jika ilmu saya tidak saya manfaatkan untuk negara ini," ujarnya.
 
Berdasarkan usulan nelayan setempat, ia berjanji mengupayakan pembangunan perumahan nelayan dan stasiun pengisian bahan bakar di tempat itu melalui pengajuan dari pemerintah daerah kepada kementerian terkait.

Ical berkunjung ke kampung halamannya pada Senin sore, dan sempat berkeliling melihat dermaga pusat pelelangan ikan.
 
Dia lalu berbuka puasa bersama dan salat Tarawih di rumah dinas Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza SZP.
 
Sebelumnya, dalam kunjungan di Bandarlampung, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie itu meminta restu dan dukungan masyarakat Lampung untuk maju sebagai bakal calon Presiden pada Pilpres 2014.
 
"Kedatangan saya ke Lampung selain kunjungan kerja juga merupakan salah satu upaya untuk meminta restu dan dukungan dari masyarakat di sini dalam Pilpres mendatang," katanya usai kunjungan di sentra oleh-oleh khas Lampung di Panjang Bandarlampung.
 
Menurutnya, sebagai orang Lampung tentu akan lebih baik apabila ada dukungan dan restu dari masyarakat setempat, sehingga perjalanan dalam Pilpres mendatang bisa berjalan lancar.
  
"Karena saya dari Lampung, saya mohon restu mendapat dukungan dari semua rakyat Lampung. Perjuangan itu tidak mudah, tetapi seberat apa pun, kalau kita punya niat baik untuk rakyat, semua halangannya bisa dilalui," ujarnya. (IL-2/trb/)

INILAMPUNG.Com -- Aburizal Bakrie tampak mulai serius mencari dukungan politiknya ke daerah asalnya, Kalianda, Lampung Selatan.

Di Lampung, dia bertemu dan melakukan dialog dengan pedagang oleh-oleh khas Lampung, dan melihat kehidupan nelayan Lampung Selatan. Acara itu, dikemas dalam rangkaian kunjungan Safari Rhamadan dengan keluarga besar Partai Golkar Lampung.

Ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar) adalah bakal calon presiden, yang sudah dideklarasi di Bogor, Jawa Barat beberapa bulan lalu. Oleh karenanya, Aburizal Bakrie pun mulai tebar janji kepada nelayan di Kabupaten Lampung Selatan, Senin (22/07/2013).

Ical yang juga orang Lampung tersebut, berjanji memperjuangkan agar nelayan di Lamsel segera memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBBN). Selain itu, ia juga berjanji memberi bantuan perumahan khusus nelayan.

"Saya sudah sampaikan harapan dari para nelayan di Kalianda. Harapan itu sudah saya sampaikan kepada menteri kelautan melalui pesan SMS. Beliau mengatakan bahwa pembangunan SPBN tersebut dapat dilakukan," ungkap Aburizal Bakrie saat menggelar temu kader dalam rangka sosialisasi pemenangan Pilgub, Pilleg dan Pilpres di dermaga TPI Boom Kalianda, Senin (22/7) sore.

"Pesan saya melalui telepon barusan bahwa harapan nelayan di Lampung Selatan untuk memiliki SPPB) Bakar Bakar Minyak untuk nelayan sudah dijawab Pak Menteri, dapat dilakuksanakan." kata Aburizal Bakrie, didepan Bupati Rycko Menoza, ketua DPD Golkar Alzier Dianis Thabranie, dan ribuan masyarakat nelayan di Kalianda.

Bahkan dirinya meminta kepada Bupati Lampung Selatan, Rycko Menoza SZP untuk segera membuat surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo terkait dengan pembangunan SPBN di TPI Kalianda tersebut.

Dalam safari ramadhan kali ini, Aburizal Bakrie menyerahkan 1000 paket untuk anak yatim, dan ratusan paket ramadhon untuk nelayan di Kalianda. (IL-2/tr)

CLUB Liverpool memiliki sejarah panjang di kancah sepakbola Inggris dan Eropa. Klub berusia 121 tahun ini telah lima kali menyabet trofi Liga Champions dan 18 kali menjadi juara Liga Primer Inggris. Klub yang bermarkas di di Stadion Anfield ini juga banyak melahirkan para legenda sepakbola.

Liverpool dapat disebut mewakili kekuatan sepakbola Inggris. Klub berjuluk The Reds ini telah menorehkan sejarah kejayaan baik di level Eropa maupun kompetisi domestik.

Liverpool adalah klub pemegang gelar Liga Champions terbanyak di Inggris atau ketiga setelah Real Madrid dan AC Milan. di kompetisi domestik Liverpool telah 18 kali meraih gelar juara Liga Inggris.

Sepanjang sejarahnya, Liverpool telah melahirkan banyak legenda sepakbola. Di antaranya adalah Ian Rush. Ia bergabung bersama Liverpool pada 1980 dan dikenal sebagai penyerang yang tajam.

Nama Kenny Dalglish juga sangat melekat dengan klub Liverpool. Ia menapaki masa kejayaan bersama Liverpool di era 1970-an dan 1980. Dalglish merupakan pemain pertama yang bisa mencetak 100 gol di Liga Inggris dan Liga Skotlandia.

Legenda hidup yang hingga kini masih bermain bersama Liverpool adalah Stevan Gerrard. Pemain berusia 33 tahun ini telah bermain di Liverpool sejak 1997. Dia sudah menyumbangkan beberapa gelar juara, termasuk juara Liga Champions.

Selain menjadi kapten Liverpool, Gerrard juga dipercaya mengenakan ban kapten untuk timnas Inggris. Bersama timnas Inggris, dia telah tampil sebanyak 96 kali dan mencetak 19 gol.

Beruntung Cuma 2-0
Liverpool FC berhasil menang 2-0 atas Indonesia XI pada laga persahabatan, Sabtu, 20 Juli 2013. Meski margin skor tidak terlalu jauh, namun manajer Brendan Rodgers mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya.

Pada laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Philippe Coutinho berhasil membobol gawang Kurnia Meiga lebih dulu saat laga baru berjalan 9 menit. Sebelum digandakan Raheem Sterling empat menit jelang bubaran.

Permainan Liverpool sendiri sebenarnya tidak terlalu menawan. Beberapa kali umpan dan eksekusi akhir pemain-pemain The Reds kerap tak menemui sasaran. Meski begitu, sang manajer tetap tersenyum puas.

"Secara keseluruhan kami puas dengan penampilan tim malam ini. Kami mampu mengembangkan kondisi fisik meski berada di iklim yang lembab," ujar Rodgers pada jumpa pers usai laga.

"Kita mencoba satu-dua gaya permainan  baru. Anak-anak juga mampu bermain dengan passion dan intensitas yang tinggi. Saya tak bisa meminta lebih dari tim saat ini," lanjutnya.

Saat sedang unggul satu gol, Rodgers langsung melakukan perubahan besar di menit ke-64. Terhitung sekitar delapan pergantian dilakukan. Saat itu, pemain-pemain macam Sterling, Fabio Borini sampai Martin Kelly dimasukan.

Menurut Rodgers, hal itu adalah salah satu taktik yang memang disiapkan oleh Liverpool selama pramusim. "Karena masih awal pramusim, kami masih membangun fisik para pemain," jelasnya.

"Sulit bermain 90 bahkan 75 menit di awal persiapan seperti ini. Di pramusim kami akan terus menambah waktu permainan, jadi pada akhir pramusim nanti para pemain sudah fit. Memang ini strategi untuk mengasah kondisi pemain," lanjutnya memaparkan.

Setelah melakoni laga di Indonesia, Liverpool direncanakan langsung terbang ke Melbourne, Australia, dan setelah itu melanjutkan rangkaian tur Asia mereka di Bangkok, Thailand, sebelum kembali ke Eropa. (*)

INILAMPUNG.Com -- Jika ambisi pemerintah untuk menunda Pilgub berhasil---provinsi Lampung menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) berbarengan dengan pemilihan umum legislatif (pileg), yakni Bulan April 2014.

Itu setidaknya wacana yang dibangun dalam Rapat Konsultasi Jadwal dan Anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, yang digelar di Kantor Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Jl Medan Merdeka Utara No 7, Kamis (18/07/2013).

Rapat diprakarsai dan diikuti oleh Dirjen Otda Djohermansyah Djohan, Dirjen Keuangan Daerah Yuswandi A Temenggung, Dirjen Kesbangpol Akbar Ali, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro.Anehnya, KPU Lampung tidak dihadirkan.Ada apa ?

Sementara perwakilan dari Lampung ialah Sekretaris Provinsi Berlian Tihang, Pelaksana Teknis (Plt) Kepala Biro Keuangan Yanwardi, dan Sekretaris KPU Lampung Peturun AS.

"Kalau ditinjau dari kondisi keuangan daerah, dan rentang waktu yang dimiliki KPU Lampung, kami menyimpulkan pilgub tidak mungkin menggunakan jadwal semula, 2 Oktober 2013. Jadi solusinya, pilgub digelar April 2014," kata Dirjen Otda Djohermansyah Djohan, seusai rapat, Kamis sore.

Djohan mengungkapkan, Kemendagri juga menolak usulan pemprov yang meminta pemungutan suara pilgub digelar pada Bulan Januari 2014. Pasalnya, pemprov juga dipastikan belum memiliki dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelenggarakan pilgub di awal Januari.

Menurut Djohan yang juga Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, kalaupun diselenggarakan pada Januari 2014, maka dana penyelenggaraannya masih memakai APBD Perubahan 2013.

"Logikanya, kalau pemungutan suaranya digelar Januari 2014, maka tahapan-tahapan pilgubnya kan masih dilaksanakan pada tahun 2013. Jadi, masih saja dibiayai dari APBD-P 2013. Sedangkan Pemprov kan meminta jadwal pilgub diundur itu, karena mengaku tidak mampu menganggarkan dana pilgub dalam APBD-P 2013," terangnya.

Selain itu, sambungnya, Kemendagri juga menolak kemungkinan bahwa pilgub diselenggarakan seusai pemilihan presiden, yakni tahun 2015. Sebabnya, KPU Lampung sudah melaksanakan sebagian tahapan krusial pilgub pada tahun 2013, yakni penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub dan cawagub).

"Kalau pilgub dilakukan tahun 2015, yang pasti akan ada vacum of power di Lampung, karena masa jabatan gubernur saat ini hanya sampai pertengahan 2014. Selain itu, KPU juga nanti terpaksa kembali mengulang tahapan pilgub dari nol atau dari awal," imbuhnya.

Djohan memaparkan, cagub dan cawagub yang telah ditetapkan KPU Lampung saat ini adalah usungan partai-partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009. Kalau pilgub digelar tahun 2015, maka semua cagub dan cawagub yang telah disahkan menjadi gugur.

"Kalau pilgubnya 2015, otomatis yang berhak mengusulkan cagub dan cawagub adalah parpol peserta Pemilu 2014, bukan parpol peserta Pemilu 2009. Ini kan nanti bisa menjadi masalah, dan memicu konflik," tambahnya.

Djohan mengungkapkan, penundaan pilgub dari Oktober 2013 menjadi April 2014 masih bisa dilakukan meski Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 270/2305/SJ, tertanggal 6 Mei 2013, tentang Pelaksanaan Pilkada Lampung pada Tahun 2013.

Ia menjelaskan, Kemendagri bisa menggunakan Pasal 149 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah untuk mengubah jadwal Pilgub Lampung.

"Dalam pasal itu disebutkan, Kemendagri bisa mengubah jadwal pilgub yang telah ditetapkan kalau di daerah yang bersangkutan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, atau lainnya termasuk ketiadaan dana penyelenggaraan," jelasnya.


Sedang sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang menegaskan, pemprov secara prinsipil menyetujui keputusan Kemendagri RI bahwa Pemilihan Gubernur Lampung ditunda sampai April 2014.

"Sebenarnya, kami juga inginnya pilgub digelar sesuai jadwal, 2 Oktober 2013. Tapi masalahnya kan, uangnya tidak ada. Kami memang mengusulkan ditunda sampai Januari 2014, tapi setelah kami rasionalisasikan, usulan itu justru tidak mungkin. Jadi, April 2014 sudah ideal," tuturnya..(*)

INILAMPUNG.Com -- Andi Malarangeng tak bersedia komentar banyak soal pemeriksaanya penyidik KPK. "Saya menjelaskan kepada KPK, sebatas yang saya tahu maupun yang tidak saya ketahui." kata Andy Malarangen, seusai keluar gedung KPK.

Ratusan wartawan yang menunggu sejak pagi untuk mendapatkan keterangan Andi, tampak banyak kecewa. Pasalnya, Mantan Menpora itu tak bersedia merinci matari pemeriksaan.

Pengacara Andi Alifian Mallarangeng, Luhut Pangaribuan menyatakan kliennya siap membeberkan hal-hal yang diketahuinya terkait Kasus Hambalang ini. Namun, Luhut mengatakan Andi Mallarangeng tidak mengetahui banyak terkait perkara ini, apalagi terkait perkara Teuku Bagus M Noor, yang merupakan tersangka Hambalang ketiga.

"Yang pasti bahwa Pak Andi tidak mengetahui banyak hal, khususnya tentang Pak Teuku yang dia nggak kenal," ujar Luhut, yang menemani Andi diperiksa, Jumat (19/7).

Namun, lanjut Luhut, jika ditanya soal tersangka Hambalang lainnya, Deddy Kusdinar, Andi mungkin akan tahu. Sebab, Deddy merupakan bawahan Andi langsung, apalagi Deddy juga pejabat pembuat komitmen proyek Hambalang, sedangkan Andi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Atas hal ini, pihaknya mengantisipasi pemeriksaan penyidik akan tepat sasaran.

"Dan kalau Pak Deddy itu kan memang bawahannya. Dan nggak banyak yang diketahui, makanya kita mengantisipasi bahwa pemeriksaan hari ini akan tepat. Kalau Pak Deddy dia kenal karena itu kan orang Kemenpora, tapi kalau Teuku Bagus dia tidak kenal," jelasnya.

Luhut juga mengatakan, Andi tidak membawa dokumen untuk diserahkan ke penyidik. Namun, Luhut memastikan Andi bakal menerangkan semuanya apa yang dia ketahui.

"Nggak ada dokumen karena dia kan sebagai saksi. Hanya dia mau menjelaskan apa yang dilihat, didengar, dan dialami jadi nggak membawa dokumen apapun," paparnya.

Andi hari ini menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi. Sementara itu, Teuku Bagus, juga diperiksa namun kapasitasnya sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun itu. Sebelumnya, tersangka pertama, Deddy telah ditahan beberapa waktu yang lalu.


Andi ditetapkan menjadi tersangka pada Desember tahun lalu. Andi berstatus tersangka dalam kapasitasnya sebagai menteri pemuda dan olahraga dan pengguna anggaran proyek Hambalang, bernilai puluhan miliar.
Ia disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) 30/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 3 mengatur soal penyalahgunaan kewenangan yang meyebabkan kerugian negara. Sementara Pasal 2 Ayat (1) melakukan pelanggaran hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora), Deddy Kusdinar sebagai tersangka kasus pengadaan pembangunan sarana dan prasarana Pusat Pelatihan dan Olahraga Bukit Hambalang, Jawa Barat.

Deddy ditetapkan tersangka terkait jabatannya dulu sebagai kepala biro perencanaan Kempora. Deddy diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Kepada Deddy, KPK menyangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP (dbs/brst)


 (*)

INILAMPUNG. Com -- Di kota Bandung, ada sebuah kafe yang hampir seluruh dindingnya memajang tanda gambal atau simbol Nazi, yakni schutzsaffel. Karena mengundang kontroversi, Pemerintah akan memanggil pemiliknya.

Soldatenkaffe yang terletak di Paskal Hypersquare ini bertemakan Jerman. Nama kafe ini sama dengan kafe yang pernah ada di Paris saat zaman Perang Dunia ke II. Di dinding kafe terpajang foto pemimpin Nazi Adolf Hitler dan simbol SS alias Schutzstaffel yang merupakan pasukan khusus yang dipimpin oleh Heinrich Himmler.

Logo kafe mirip dengan lambang Nazi, yakni gambar Elang Jerman atau biasa disebut dengan elang besi atau iron eagle.

Menurut Kadis Pariwisata dan kebudayaan Bandung, Harry M Djauhari, Pemkot Bandung telah melayangkan surat pemanggilan kepada pemilik Soldatenkaffee terkait pemasangan lambang Nazi. Bahkan, pihaknya telah mengecek ruangan kafe. Pemanggilan dilakukan Senin (22/7) mendatang.

"Pemanggilannya dilayangkan hari ini untuk Senin jam 10 pagi,pekan depan, " ujar Herry.

Menurut Herry, sang pemilik kafe tersebut sedang berada di luar kota sehingga tidak bisa menghadiri pemanggilan hari ini.

"Tadi malam baru pemantauan ke sana, pemiliknya ke luar kota. Jadi senin baru busa katanya," ujar Herry. (dtc)

INILAMPUNG.Com – Hati-hati dengan iklan “bernuasa  politik”. Hari ini, Ichsan Loulembah, harus berurusan dengan KPK gara-gara  menangani proyek tayangan iklan yang menampilkan  audio visual Anas Urbaningrum saat Kongres Partai Demokrat.

Ichsan Loulemboh--Bos konsultan media mantan ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, itu diperiksa di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (18/7), terkait dugaan gratifikasi terhadap Anas dalam proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang.

Seperti yang dilaporkan Metrotvnews Ichsan mengaku dicecar penyidik KPK seputar pembelian iklan yang dilakukan tim Anas Urbaningrum saat bertarung dalam Kongres II Partai Demokrat di Padalarang, Bandung Barat, 21-23 Mei 2010.

Penyidik KPK mempertanyakan seputar pembelian iklan bagi kampanye Anas di arena kongres serta mengenai konsep iklan dan teknis kampanye media tim pemenangan Anas.

Akan tetapi, Ichsan enggan menyebutkan berapa nilai iklan Anas, dan tidak mengetahui asal dananya. Yang pasti, dia membantah sebagai bagian dari tim sukses pemenangan Anas. Dia menyatakan, posisi dia hanyalah sebagai konsultan media, bukan bagian dari Partai Demokrat.

Meskipun, dia mengaku sudah berkawan dengan Anas sejak masih menjadi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di era 1980-an.

Sedangkan mengenai aliran dana kepada Anas kala mengikuti kongres, Ichsan mengaku tidak mengetahui dan penyidik KPK tidak sempat menanyakan hal tersebut.

Ichsan mengaku, hanya dicecar sekitar belasan pertanyaan dan terfokus terkait pembelian iklan dan media kampanye Anas Urbaningrum saat mengikuti kongres Partai Demokrat.

Anas adalah salah satu tersangka dalam kasus proyek Hambalang. Oleh penyidik KPK, Anas disangkakan telah menerima gratifikasi dari proyek itu. (met/IL-2)

INILAMPUNG.Com -- Ruangan Ballroom, Hotel Novotel yang mewah itu tampak sesak, Kamis (18/7) malam. Puluhan wartawan media cetak, elektronik berbaur bersamaan relawan calon gubernur Lampung Ridho Ficardho, berkumpul untuk sebuah acara yang diberinama buka bersama-sama plus silaturahmi.

Pihaknya pengundang adalahya Paguyuban Ridho Berbakti (Pariti). Ridho adalah bakal calon gubernur Lampung termuda yang diusung koalisi Partai Demokrat (PD), PKS, PDK, dan PKPB, dan sejumlah partai politik non parlemen.

Pertemuan Kamis malam itu menjadi tampak gayeng. Selain dihadiri ketua PWI Pusat Margiono, silaturahmi itu pun dihadiri pentolan wartawan Lampung hadir. Antara lain, Bambang Eka Wijaya (Pemimpin Umum Lampung Post), Supriyadi Alfian (ketua PWI Lampung ), dan Heri Wardoyo (wartawan senior yang saat ini wakil bupati Tulangbawang). Dikalangan birokrat tampak hadir Hanan A. Razak, yang didapuk sebagai ketua Pemenangan Pasangan Gubernur Ridho Ficardo-Baktiar.

Kehadiran Ketua Umum PWI Pusat pada pertemuan itu, menurut Ketua PWI Lampung, Supriyadi Alfian yang mendampingi Margiono pada pertemuan tersebut adalah tanpa unsur kesengajaan. “Kebetulan beliau sedang berada di Bandarlampung, di undang Pariti dan beliau (Margiono-red) berkenan hadir,” kata Supriyadi.

Ditegaskan, kehadiran Margiono adalah sesuatu yang biasa. Sebab, Ketua Umum PWI Pusat, Margiono, setiap di undang di dalam forum apa saja jika waktu yang bersangkutan tersedia akan selalu hadir, kata Supriyadi Alian.

Pernyataan yang senada diutarakan Margiono saat memberi sambutan. Dirinya bersama Bambang Eka Wijaya, jika diundang akan selalu hadir jika waktu dan bekesempatan."Bersama mas Bambang Eka Wijaya, saya akan selalu hadir dalam setiap kesempatan jika diundang dalam acara-acara semacam silaturahmi.  "Jadi, tidak perlu diartikan yang macam-macam,’’ kata Margiono sebelum menyampaikan sambutannya.

Iklim Investasi
Ridho Ficardo pada sambutannya menegaskan, majunya ia dalam pencalonan gubernur Lampung dalam rangka ikut serta membangun Provinsi Lampung dalam bidang usaha. Ridho menyakini, kelak dirinya memimpin Lampung mampu memperbaiki iklim investasi.

"Bagaimana mau berinvestasi dengan baik, untuk mengurus izin surat-surat saja dipersulit. Ini dalah problem yang belum terpecahkan," kata dia kepada sejumlah awak media.

Jaminan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan berinvestasi sehingga tidak ada lagi kasus seperti klaim tanah oleh warga kepada perusahaan. "Kasus-kasus seperti itu sudah beberapa kali terjadi di Lampung sehingga membuat pengusaha menjadi resah,"imbuhnya.

Pada acara tersebut turut hadir tokoh pers Lampung Bambang Eka Wijaya, Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian, Ketua Pemenangan Pasangan Ridho Ficardo-Bakhtiar Basri, Hanan A. Razak, Wakil Bupati Tulangbawang Heri Wardoyo. Pasangan Ridho Ficardo-Bakhtiar Basri diusung Partai Demokrat, PKS, dan sejumlah partai nonparlemen untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil Gubernur Lampung periode 2014--2019. (mad/IL-3)

INILAMPUNG.Com -- Kemelut anggaran Pilgub Lampung akan dibahas oleh Depdagri lagi. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengungkap hal itu  tadi siang (16/07/2013), menyusul ketidakjelasan Pemprov dalam menyikapi angaran pemilukada, yang digelar 2 Oktober 2013.

KPU, masih kata Nanang Trenggono bersama-sama Dirjen Otda akan membahas percepatan anggaran pemilihan Gubernur pada pekan ini.

Menurut Nanang Trenggono, Pemprov Lampung menyetujui pilgub 2 oktober 2013 melalui surat Gubernur Lampung Sjahroedin zp, namun persetujuan ini tidak diikuti sinergi satuan kerja perangkat daerah,  soal alternatif pengajuan anggaran pilgub, sehingga kondisi ini mengesankan pembahasan anggaran jalan di tempat.

Menurut Ketua KPU ini, belum adanya solusi anggaran tidak menghentikan tahapan Pilgub.  Semua proses tahapan tetap akan dilaksanakan.  Setelah melaksanakan pendaftaran  calon,  agenda selanjutnya adalah penelitian berkas calon dan syarat administrasi,  kemudian dilanjutkan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bersama ikatan dokter indonesia.

Surat persetujuan Gubernur Lampung tentang pendanaan pilgub melalui APBD perubahan 2013, menjadi bekal KPU melanjutkan tahapan pemilukada.

Beberapa tahapan pilgub belum membutuhkan banyak anggaran, misalnya pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon, ikatan dokter indonesia bisa memahami kondisi KPU. (by/IL-2)

INILAMPUNG.Com -- Pemerintah mengakui telah kehilangan banyak waktu mempersiapkan mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Awalnya studi uji kelayakan (feasibility study/FS) selesai tahun ini.

Kenyataan ini sudah melenceng dari rencana awal, awalnya pemrakarsa konsorsium mendapat tugas pemerintah untuk menyiapkan persiapan proyek termasuk FS seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Persiapan proyek termasuk FS oleh permrakarsa (Artha Graha) paling lambat disiapkan 2 tahun semenjak Perpres terbit.

"Saya berharap FS-nya itu selesai di 2014 ini. Ya kalau dikerjakan satu tahun kan 2014 akhir bisa selesai. tapi kalau groundbreaking saya kira waktunya sudah mepet. Kita sudah kehilangan waktu tiga tahun," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa, di kantornya, Jakarta, seperti dikutip detik.com..

Menurut Hatta tim 7 proyek JSS, pemerintah sudah harus melaporkan hasil rapat pada hari ini. Hasil adalah terkait penggunaan dana FS dari APBN.

"Rencananya memang rakor kemarin, dan hari ini mereka sampaikan konkretnya. Misalnya menkeu setuju pakai dana APBN, ya diusulkan kepada DPR. Jadi nggak mungkin 2014 ini karena APBN 2014 sedang dibahas. Kan simpel begitu, yang penting tertib semuanya itu usulannya jelas," jelasnya.

Selain itu, rapat dari tim 7 juga nantinya akan menghasilkan keputusan pelaksana FS, apakah nantinya akan menggandeng BUMN ataupun swasta.

"Kedua, FS-nya dikerjakan oleh opsi BUMN dan swasta atau APBN. saya katakan bahas. Setelah itu rapat nanti usulkan apa dari tim 7. Tim tujuh itu ada menkeu, menteri PU ada menteri macem-macem. masa nggak bisa putus," pungkasnya.

Sebelumnya ketika Menteri Keuangan dijabat Agus Martowardojo sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang KSISS. Agus satu-satunya menteri yang menolak feasibility study (FS) dikerjakan oleh swasta dalam hal ini pemrakarsa JSS. Agus ngotot agar studi JSS dilakukan pemerintah melalui APBN, setelah itu ditender ke swasta.

Dalam perkembanganya usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.

Masalah ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS.

Sejak Juli 2012 sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah hampir satu tahun belum ada hasil. Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun (*)

INILAMPUNG.Com -- Aksi unjukrasa menuntut dugaan penggelapan pajak kembali terjadi di DPRD Lampung, Senin (15/7). Mereka menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Pajak (AMPP) Lampung. dan mendesak pemerintah segera mengusut dugaan pengemplangan pajak PT Sugar Group Companies (SGC) yang nilainya mencapai truliunan rupiah.

Koordinator Lapangan Ahmad Rizki mengatakan bahwa AMPP menyatakan sikap, pertama mengajak masyarakat seluruh lapisan untuk bersama-sama mendesak penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah agar dapat memproses pelaku penggelapan pajak.

"Kami, AMPP juga menghimbau kepada masyarakat Lampung untuk memboikot seluruh produk PT SGC sebagai bentuk penolakan rakyat Lampung atas perusahaan asing di bumi Lampung," kata Rizki dalam orasinya.

Sempat Ramai di Media Social
Kasus dugaan pengemplangan pajak oleh PT Sugar Grup Companies ini sebenarnya bukan hal baru. Sekitar bulan Juni 2013 yang lalu, sudah pernah dibahas secara gamblang lewat media social, akun twitter tiomacan2000.

Dalam kicaunya, triomacam2000 menyebut, seorang pria yang disebut bos PT SGC bernama Jusuf Gunawan telah mengemplang pajak triliunan. Nilainya yang disebut lebih dari 2 triliun.

Modusnya, memalsukan jumlah lahan perkebunan tebu. "Jika di total sejak tahun 2014, pajak yang digelapkan Jusuf Gunawan lebih Rp20 triliun," kata akun Twitter triomacan2000.

Pada tanggal 11 Mei 2011 lalu, Komisi II DPR RI pernah melakukan RDPU membahas manipulasi, pemalsuan, dan penggelapan pajak di PT SGC.

Hasilnya, masih menurut akun itu,hasil temuai DPR RI, PT SGC menemukan fakta bahwa PT SGCmenyebot tanah warga milik 4 kecamatan untuk dijadikan perkebunan tebu.

Bahkan, luas lahan PT SGC berbeda dengan lahan yang pernah keluarkan izinnya oleh bupati (2004). Sesuai BPN Tulangbawang, tanggal 8 Maret 2007, total luas HGU PT SGC hanya 86.455.99 hektare.

Kantor  Pelayanan Pajak Kotabumi Lampung Utara menunjukan bukti bahwa Sugar Grup Company (SGC) harus bayar pajak atas 105.091 hektar

Selain itu PT. GPA salah satu anak SGC juga ajukan izin usaha perkebunan baru 30.000 hektar ke Bupati Lampung Utara

Namun sesuai data Kab Tulang Bawang, luas lahan PT. GPA yg masuk dlm wilayah Kab Tulang Bawang adalah 124.092,80 hektar

Bupati Tulang Bawang dan BPN menemukan pemalsuan data luas lahanyg dilakukan oleh PT. GPA (SGC) seluas 124.092 - 86.455 = 37.637 hektar

Februari 2005 pecah konflik berdarah antara rakyat dgn pihak SGC. Sejumlah warga tewas terbunuh. Polisi yg usut tdk jelas penyelesaiannya

Komisi II DPR dan BPN Mei 2011 janji akan lakukan gelar perkara dan lakukan pengukuran ulang, tapi kini belum diketahui apakah sudah dilakukan.

Perbedaan luas lahan perkebunan yg terjadi pada SGC ini sangat mempengaruhi pendapatan negara berdasarkan PPN, PPh, PBB, BPHTB dan lainya. (IL-2/dbs/tm2000)

INILAMPUNG.Com --Tarik-menarik politik terus mewarnai dinamika internal PDI Perjuangan dan NU ihwal pencalonan Khofifah Indarparawansa. Politik uang merajalela untuk menjegal Khofifah sebagai calon gubernur Jatim.

Nahdlatul Ulama (NU)  Jatim harus waspada bahwa lawan-lawan Khofifah Indarparawansa menggunakan politik uang dalam jumlah milyaran rupiah atau yang sebut dengan "politik kartel" yang korup,  yang menghalkan segala cara untuk menghalangi majunya Khofifah.

Apa yang terjadi?

Adalah Khofifah Indarparansa yang pada tahun 1999, adalah pendukung utama Megawati di kelompok PKB. Ketua fatayat NU ini sempat dituding sebagai aktor Fraksi PKB di DPR  yang berani mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon Wapres-nya Gus Dur.

‘’Hanya Khofifah yang berani mengajukan Megawati sebagai calon Wapres melalui Fraksi PKB, sehingga Mega terpilih sebagai Wapresnya Gus Dur dan kelak kemudian menjadi Presiden RI setelah Gus Dur  mundur dari kekuasaan,’’ kata peneliti independen Ir Abdulrachim, mantan aktivis ITB 77/78.

Khofifah, menurutnya,  adalah tokoh Fraksi PKB yang berjasa besar dalam mengajukan Megawati sebagai Wapres .

‘’PDIP selayaknya mengajukan Khofifah sebagai calon gubernur Jatim,  dan bakal  menang, selain melipatgandakan sinergi NU-Nasionalis,’’ kata Abdulrachim.

Kini lawan politik Khofifah di kubu-kubu yang berseberangan dengannya, mencoba menggelontorkan uang milyaran untuk  menjegal pencalonan Khofifah. Politik kartel di Jatim merajalela dan Khofifah ‘’dimakan’’ sebagai korbannya. .

Media online rimanews.com, menulis Khofifah sendiri membenarkan saat dikonfirmasi soal dukungan pihak lawan politiknya itu, dan sikapnya soal Megawawati dalam capres era Gus Dur tahun 1999.

Inilah sejarah pergulatan politiknya  yang nyata dan kredibel, yang musti dipahami publik dan warga NU maupun nasionalis Jatim. Adakah  para tokoh nahdliyin dan nasionalis PDIP mau mendengar suara barisan pendukung Khofifah itu?

 Dibatalkan Sebagai Calon
Hari ahad, 14 Juli 2013, tengah malam lalu, KPU Jawa Timur memutuskan hanya tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur Agustus 2013 nanti. Mereka adalah pasangan Eggy Sudjana-M. Sihat, Bambang DH-Said Abdullah, dan Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Khofifah-Herman diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan lima partai politik non-parlemen terganjal dualisme dukungan Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Kedua partai ini juga mendukung Soekarwo-Saifullah. Melalui voting tertutup, tiga komisioner KPU Jatim menganggap Khofifah-Herman tak memenuhi syarat dukungan. Satu abstain dan lainnya menyatakan memenuhi syarat.  KPU Jatim pun memutuskan Khofifah-Herman tak berhak menjadi peserta pemilihan.

Gus Solah mengaku kecewa dengan keputusan KPUD. KPU Pusat, menurut dia, harus bertanggung-jawab atas dugaan pemalsuan surat dukungan Dewan Pimpinan Wilayah PPNUI Jawa Timur versi Abdul Rachman dan KH Suaidi pada KarSa. Akibatnya  pendukung Khofifah berkurang. “KPU membiarkan terjadinya keputusan yang mencederai demokrasi,” kata Gus Solah. “KPU Pusat enggak bisa lepas tangan.” (IL-2/rim)



(mj/rim)

INILAMPUNG.Com – “Saya nggak mau janji-janji dengan masyarakat pakai tanda tangan kontrak politik. Yang ada 5 program yang saya bawa," ujar Herman H.N. usai rapat paripurna di DPRD Bandarlampung kemarin.

Herman adalah satu dari sekian calon gubernur Lampung yang enggan membuat kontrak politik dalam bentuk tanda-tangan. Alasanya, kontrak politik sudah menjadi ’’dagangan’’ para pasangan cagub-cawagub mecitrakan diri bahwa mereka paling berkomitmen dengan rakyat. Faktanya, ketika menjabat tidak sedikit yang mengingkari. Tak ayal, kontrak politik cenderung menjadi macan ompong.

Herman mengaku sudah cukup dengan 5 program unggulanya seandainya terpilih sebagai gubernur Lampung, 2 Oktober 2013 mendatang. Yakni, pengobatan gratis dan pendidikan gratis untuk orang tidak mampu. Kemudian perbaikan infrastruktur secara bertahap. Lalu, di bidang keagamaan dan pertanian harus lebih maju.

Lain Herman, lain Alzier Dianis Thbranie. Bagi Cagub yang diusung Golkar-Hanura itu asal bermanfaat buat rakyat, kontrak politik apapun akan ditanda-tangani.

’’Asal ada manfaatnya tidak sekadar cuma tanda tangan saja. Membuat komitmen apa pun nggak ada masalah. Memang yang saya lakukan sekarang ini untuk rakyat,” kata Alzier melalui telepon genggamnya kemarin.

Senada dengan Alzier, Cawagub Lukman Hakim yang kini menjabat wali kota Metro menyatakan siap meneken kontrak politik. Bahkan, Lukman menyatakan dirinya siap mundur jika memang dinilai masyarakat tidak berhasil menepati janji-janji politik yang sudah dibuatnya bersama Alzier.

’’Jika cagub saya saja siap untuk mundur, saya sebagai cawagub justru lebih siap lagi untuk mempertanggungjawabkan janjinya,” ungkapnya kemarin
.
Kesiapan meneken kontrak politik juga disampaikan bakal cawagub  Mukhlis Basri. Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat yang berpasangan dengan Sekprov Berlian Tihang ini mengatakan, programnya antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintahannya nanti.
”Saya siap tanda tangan kontrak politik. Bahkan, jika masih dianggap salah, kami siap diturunkan, bukan mundur karena kami masih memiliki tanggung jawab. Dengan catatan kontrak politik memang bermanfaat,” kata Mukhlis kemarin.

 Bakal cagub M. Ridho Ficardo juga siap menandatangani kontrak politik. Ridho yang maju pilgub bersama Bachtiar Basri bertekad meningkatkan pengabdian bagi kepentingan rakyat. Juga untuk kemajuan daerah yang lebih cepat lagi.

’’Kontrak politik bagi kami adalah suplemen untuk meningkatkan kerja-kerja nantinya bagi kepentingan rakyat. Tentu saja kontrak politiknya yang terukur dan benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat serta demi kemajuan daerah,” ucap Ridho melalui ponselnya kemarin.

Sementara itu, bakal cagub Amalsyah Tarmizi - Gunadi Ibrahim (Amal Berguna) dari jalur independen menyatakan siap menandatangani kontrak politik dengan warga. Hanya, menurut Amalsyah, kontrak politik itu harus dilihat terlebih dahulu.

Pasalnya, kontrak politik yang disodorkan warga biasanya sangat terkait dengan politik penganggaran. Tak semua persoalan, lanjut dia, menjadi tugas gubernur dan wakil gubernur.

’’Misalnya, ada yang menyodorkan kontrak, semua sekolah nantinya harus rapi dan bagus. Tapi, yang punya kewajiban memperbaiki itu kan bupati. Sekolah jalan semua harus bagus. Kan ada jalan kabupaten dan negara. Kita lihat konteks kontrak politik itu disodorkan sejauh apa?’’ (*)


Sumber: RADAR

INILAMPUNG.COm--Silang-sengkarut anggaran Pilgub Lampung semakin 'njlimet`". Kepala BPK RI Lampung , M.Ambar Wahyuni menyatakan Pemprov Lampung salah alamat jika mengonsultasikan anggaran pilgub ke BPK. Apalagi, BPK bukan lembaga berwenang yang bisa menyatakan boleh atau tidaknya penggunaan dana talangan.

Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Lampung tidak pernah menerima konsultasi Sekda maupun Biro Keuangan Pemprov soal anggaran pemilihan Gubernur, bantahan ini sekaligus mempertegas BPK bukan sebagai lembaga konsultasi.

Ambar Wahyuni menyayangkan kabar Sekda dan Biro Keuangan Pemprov Lampung telah berkonsultasi dengan BPK soal anggaran Pilgub 2013.  Mereka tak pernah konsultasi lisan maupun tertulis.

Aparat pemerintah provinsi Lampung diminta mempelajari peraturan menteri dalam negeri nomor 57 tahun 2009,  tentang perubahan permendagri nomor 44 tahun 2007.  Jika merasa belum jelas sebaiknya menanyakan ke Mendagri dan bukan BPK.

Sekda Lampung, Berlian Tihang sebelumnya mengaku telah konsultasi secara lisan dengan BPK mengenai anggaran Pilgub 2013. Ucapan Berlian itu disampaikan kepada pers yang menemuinya usai pembukaan pasar murah di lapangan Korpri bandarlampung, beberapa waktu lalu.

Menurut Sekda Lampung yang kini masuk daftar bakal calon Gubernur Lampung dari PDIP itu,  proses pengajuan anggaran pilgub masih terganjal beberapa masalah, salah satunya disebabkan oleh defisit anggaran.Sementara itu, proses pengajuan RAPBD  masih menunggu hasil BPKP.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun inilampung.com, laporan BPKP ke dewan baru akan disampaikan pada 16 juli mendatang.

Gubernur Sjachroedin ZP menyerahkan masalah defisit APBD termasuk dana pilgub kepada Dispenda dan Biro Keuangan.  Namun kedua lembaga ternyata belum memiliki langkah konkret.

DPRD Provinsi Lampung  berencana mengundang pemerintah untuk merevisi APBD 2013, pekan depan. Kita tunggu. (IL-2/dbs)