INILAMPUNG.com - Prof Dr Ir Sutopo Ghani Nugroho MSc, guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung meninggal dunia karena sakit di Bandarlampung, Sabtu sore. Prof Sutopo Ghani yang juga Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung itu, meninggal dunia sekitar pukul 15.30 WIB saat dalam perawatan di Rumah Sakit Advent Bandarlampung karena sakit yang dideritanya.

        Mantan Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Dr Ir Muhajir Utomo MSc membenarkan kabar koleganya yang juga mantan Pembantu Rektor I Bidang Akademik Unila, saat dirinya menjabat Rektor itu, telah meninggal dunia Sabtu sore.

        "Ya, tadi sore saya sudah datang ke rumah duka. Beliau meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Mohon doanya ya," ujar Muhajir lagi.

        Menurut informasi pihak keluarga, jenazah almarhum rencananya akan dimakamkan Minggu (28/7) besok, menunggu kedatangan anaknya.

        Sejumlah kolega almarhum di Fakultas Pertanian Unila juga membenarkan Prof Sutopo Ghani telah meninggal dunia. Mereka menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan mengaku telah kehilangan salah satu guru besar terbaik yang dimiliki Unila saat ini.

        Prof Sutopo Ghani Nugroho lahir di Solo, 29 Oktober 1950, dan tinggal di Jl. Tupai No. 115, Kedaton Bandarlampung. Semasa hidupnya Sutopo berkantor di Jurusan Ilmu Tanah Unila.

        Sutopo menyelesaikan pendidikan S-1 di IPB Bogor untuk Ilmu Tanah (1976) dengan gelar Insinyur Pertanian (Ir), S-2 Ghent University, Belgia, untuk Ilmu Tanah (1980) dengan gelar Master of Science (MSc), dan S-3 Nagoya University, Jepang, untuk Ilmu Tanah (1991) dengan gelar Doctor of Philoshopy (PhD).

        Guru besar Unila ini dikenal kritis sekaligus konstruktif atas kondisi sekitarnya, terutama dalam menyikapi permasalahan pendidikan daerah Lampung maupun secara nasional.

        Beberapa waktu lalu, Prof Sutopo sempat bergabung dengan sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni Unila dalam aksi demo di kampusnya untuk mengkritisi kebijakan Rektorat Unila berkaitan indikasi telah mengeluarkan ijazah sarjana atas nama Fajrian yang dinilai menyalahi prosedur akademik dan aturan baku di Unila.

        Belakangan Prof Sutopo terus menyikapi persoalan tersebut, antara lain bersama koleganya yang mantan Rektor Unila Prof Muhajir Utomo hingga tim Inspektorat Jenderal Kemdikbud datang ke Kampus Unila untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan. (R1-IL)

INILAMPUNG.Com - Polemik FPI telah sampai Istana Negara.  Namun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay menyarankan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak berlebihan menanggapi kerusuhan yang melibatkan massa Front Pembela Islam (FPI) di Kendal, Jawa Tengah.

"Polemik itu justru memberikan keuntungan kepada FPI karena terus menjadi bahan pembicaraan dan pemberitaan," kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (23/7).

Saleh mengatakan, Presiden tidak perlu turun tangan langsung menanggapi kasus seperti itu. Menurut dia, cukup menteri dan pejabat kepolisian yang bisa menanggapi.

Menurut Saleh, wacana yang diangkat belakangan ini justru tidak produktif. Apalagi ada kelompok tertentu yang mengaitkan kejadian itu dengan upaya pembubaran FPI yang bisa menjadi isu liar apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Organisasi Masyarakat yang diberlakukan belum lama ini.

"Pada titik tertentu, Presiden seakan-akan berhadapan setara dengan pimpinan FPI yang kemudian dituduh melakukan fitnah. Tuduhan fitnah yang dilakukan Kepala Negara tentu merupakan tuduhan serius," tuturnya.

Menurut Saleh, Presiden cukup memerintahkan aparat Polri untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat. FPI adalah bagian dari masyarakat yang harus diproses secara hukum apabila melakukan kesalahan dan membawa dampak negatif bagi masyarakat.

Karena itu, Saleh berharap Presiden tidak terpancing mengeluarkan pernyataan yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk menjatuhkan harkat dan martabat Kepala Negara.

Apabila Polri berhasil menangani kasus itu dengan baik, maka hal itu akan menjadi keberhasilan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sebaliknya, walaupun Presiden memberi pernyataan langsung, apabila Polri gagal menangani kasus itu, maka hal itu juga akan menjadi kegagalan pemerintahan Presiden SBY," ujarnya. (*/brst)

"Kakek saya berasal dari Menggala Tulangbawang dan nenek saya dari Kalianda, oleh karena itu saya meminta doa restu dari masyarakat di sini," Penuturan itu disampaikan Aburizal Bakrie saat menyampaikan pidato didepan ribun nelayan di Lampung Selatan.

Aburizal Bakrie hadir dengan bus khusus bertuliskan Aburizal Bakrie (ARB): Rakyat Sejahtera-Bangsa Maju. Rombongan hadir para pengurus DPP Golkar; Mahyuddin (wakil ketua), Harisohar (ketua tim pemenangan ARB Lampung), dan Oktoviano (wakil sekretaris).

Bupati Lampung Selatan Ryco Menoza, tampak hadir duduk bersebelahan dengan bakal calon gubernur Lampung M Alzier Dianis Tabranie, dan Muspida, saat hadir dalam pertemuan di Dermaga Bom Kalianda,
(Senin (22/7/2013).

Aburizal menceritakan, semasa kecil dulu sempat merasakan tinggal di tempat itu dan bermain di parit, namun saat ini mungkin parit tempat bermainannya itu sudah tidak ada karena adanya munculnya pembangunan baru.
 
Menurut dia, keinginannya menjadi Presiden itu didorong ingin bersumbangsih melalui ilmu dan pengalaman yang didapatnya selama ini, dari berbagai jabatan yang pernah diduduki baik di organisasi pengusaha maupun pemerintahan.

Jika menjadi Presiden nanti, ia berjanji akan mengatasi berbagai permasalahan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian di Indonesia.

"Sayang sekali jika ilmu saya tidak saya manfaatkan untuk negara ini," ujarnya.
 
Berdasarkan usulan nelayan setempat, ia berjanji mengupayakan pembangunan perumahan nelayan dan stasiun pengisian bahan bakar di tempat itu melalui pengajuan dari pemerintah daerah kepada kementerian terkait.

Ical berkunjung ke kampung halamannya pada Senin sore, dan sempat berkeliling melihat dermaga pusat pelelangan ikan.
 
Dia lalu berbuka puasa bersama dan salat Tarawih di rumah dinas Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza SZP.
 
Sebelumnya, dalam kunjungan di Bandarlampung, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie itu meminta restu dan dukungan masyarakat Lampung untuk maju sebagai bakal calon Presiden pada Pilpres 2014.
 
"Kedatangan saya ke Lampung selain kunjungan kerja juga merupakan salah satu upaya untuk meminta restu dan dukungan dari masyarakat di sini dalam Pilpres mendatang," katanya usai kunjungan di sentra oleh-oleh khas Lampung di Panjang Bandarlampung.
 
Menurutnya, sebagai orang Lampung tentu akan lebih baik apabila ada dukungan dan restu dari masyarakat setempat, sehingga perjalanan dalam Pilpres mendatang bisa berjalan lancar.
  
"Karena saya dari Lampung, saya mohon restu mendapat dukungan dari semua rakyat Lampung. Perjuangan itu tidak mudah, tetapi seberat apa pun, kalau kita punya niat baik untuk rakyat, semua halangannya bisa dilalui," ujarnya. (IL-2/trb/)

INILAMPUNG.Com – Hati-hati dengan iklan “bernuasa  politik”. Hari ini, Ichsan Loulembah, harus berurusan dengan KPK gara-gara  menangani proyek tayangan iklan yang menampilkan  audio visual Anas Urbaningrum saat Kongres Partai Demokrat.

Ichsan Loulemboh--Bos konsultan media mantan ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, itu diperiksa di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (18/7), terkait dugaan gratifikasi terhadap Anas dalam proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang.

Seperti yang dilaporkan Metrotvnews Ichsan mengaku dicecar penyidik KPK seputar pembelian iklan yang dilakukan tim Anas Urbaningrum saat bertarung dalam Kongres II Partai Demokrat di Padalarang, Bandung Barat, 21-23 Mei 2010.

Penyidik KPK mempertanyakan seputar pembelian iklan bagi kampanye Anas di arena kongres serta mengenai konsep iklan dan teknis kampanye media tim pemenangan Anas.

Akan tetapi, Ichsan enggan menyebutkan berapa nilai iklan Anas, dan tidak mengetahui asal dananya. Yang pasti, dia membantah sebagai bagian dari tim sukses pemenangan Anas. Dia menyatakan, posisi dia hanyalah sebagai konsultan media, bukan bagian dari Partai Demokrat.

Meskipun, dia mengaku sudah berkawan dengan Anas sejak masih menjadi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di era 1980-an.

Sedangkan mengenai aliran dana kepada Anas kala mengikuti kongres, Ichsan mengaku tidak mengetahui dan penyidik KPK tidak sempat menanyakan hal tersebut.

Ichsan mengaku, hanya dicecar sekitar belasan pertanyaan dan terfokus terkait pembelian iklan dan media kampanye Anas Urbaningrum saat mengikuti kongres Partai Demokrat.

Anas adalah salah satu tersangka dalam kasus proyek Hambalang. Oleh penyidik KPK, Anas disangkakan telah menerima gratifikasi dari proyek itu. (met/IL-2)

INILAMPUNG.Com -- Aksi unjukrasa menuntut dugaan penggelapan pajak kembali terjadi di DPRD Lampung, Senin (15/7). Mereka menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Pajak (AMPP) Lampung. dan mendesak pemerintah segera mengusut dugaan pengemplangan pajak PT Sugar Group Companies (SGC) yang nilainya mencapai truliunan rupiah.

Koordinator Lapangan Ahmad Rizki mengatakan bahwa AMPP menyatakan sikap, pertama mengajak masyarakat seluruh lapisan untuk bersama-sama mendesak penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah agar dapat memproses pelaku penggelapan pajak.

"Kami, AMPP juga menghimbau kepada masyarakat Lampung untuk memboikot seluruh produk PT SGC sebagai bentuk penolakan rakyat Lampung atas perusahaan asing di bumi Lampung," kata Rizki dalam orasinya.

Sempat Ramai di Media Social
Kasus dugaan pengemplangan pajak oleh PT Sugar Grup Companies ini sebenarnya bukan hal baru. Sekitar bulan Juni 2013 yang lalu, sudah pernah dibahas secara gamblang lewat media social, akun twitter tiomacan2000.

Dalam kicaunya, triomacam2000 menyebut, seorang pria yang disebut bos PT SGC bernama Jusuf Gunawan telah mengemplang pajak triliunan. Nilainya yang disebut lebih dari 2 triliun.

Modusnya, memalsukan jumlah lahan perkebunan tebu. "Jika di total sejak tahun 2014, pajak yang digelapkan Jusuf Gunawan lebih Rp20 triliun," kata akun Twitter triomacan2000.

Pada tanggal 11 Mei 2011 lalu, Komisi II DPR RI pernah melakukan RDPU membahas manipulasi, pemalsuan, dan penggelapan pajak di PT SGC.

Hasilnya, masih menurut akun itu,hasil temuai DPR RI, PT SGC menemukan fakta bahwa PT SGCmenyebot tanah warga milik 4 kecamatan untuk dijadikan perkebunan tebu.

Bahkan, luas lahan PT SGC berbeda dengan lahan yang pernah keluarkan izinnya oleh bupati (2004). Sesuai BPN Tulangbawang, tanggal 8 Maret 2007, total luas HGU PT SGC hanya 86.455.99 hektare.

Kantor  Pelayanan Pajak Kotabumi Lampung Utara menunjukan bukti bahwa Sugar Grup Company (SGC) harus bayar pajak atas 105.091 hektar

Selain itu PT. GPA salah satu anak SGC juga ajukan izin usaha perkebunan baru 30.000 hektar ke Bupati Lampung Utara

Namun sesuai data Kab Tulang Bawang, luas lahan PT. GPA yg masuk dlm wilayah Kab Tulang Bawang adalah 124.092,80 hektar

Bupati Tulang Bawang dan BPN menemukan pemalsuan data luas lahanyg dilakukan oleh PT. GPA (SGC) seluas 124.092 - 86.455 = 37.637 hektar

Februari 2005 pecah konflik berdarah antara rakyat dgn pihak SGC. Sejumlah warga tewas terbunuh. Polisi yg usut tdk jelas penyelesaiannya

Komisi II DPR dan BPN Mei 2011 janji akan lakukan gelar perkara dan lakukan pengukuran ulang, tapi kini belum diketahui apakah sudah dilakukan.

Perbedaan luas lahan perkebunan yg terjadi pada SGC ini sangat mempengaruhi pendapatan negara berdasarkan PPN, PPh, PBB, BPHTB dan lainya. (IL-2/dbs/tm2000)

INILAMPUNG.Com -- Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Selatan Anita Noeringhati mengatakan, tidak ada alat bukti yang memastikan bahwa Rp 1,4 triliun dana APBD Sumsel digunakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel petahana Alex Noerdin-Ishak Mekki untuk memenangkan pilgub.

DPD Partai Golkar Sumatera Selatan menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel, tidak kuat.

"Dana hibah Rp 1,4 triliun itu antara lain digunakan untuk program BOS (bantuan operasional sekolah), berobat gratis, dan dana aspirasi anggota DPRD. Jadi salah kalau dalam pertimbangan hukum MK bahwa dana itu digunakan untuk mencurangi pilgub," kata Anita Noeringhati, Kamis (11/07/2013) malam.

Selain itu, Anita juga menilai ketetapan MK yang mengharuskan pilgub ulang di OKU Timur, OKU, Prabumulih dan Palembang tidak logis.

"Sebabnya, pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki justru kalah di OKU Timur, OKU, dan Prabumulih ketika pilgub lalu. Di Palembang kami memang menang, tapi tidak telak," tandasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk melakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) masing-masing untuk pilkada OKU Timur, OKU, Prabumulih, Palembang, dan Kecamatan Warkuk Ranau Kabupaten OKU Selatan.

MK membatalkan Keputusan KPU Sumsel No 33 tentang hasil rekapitulasi pemilihan dan Keputusan KPU Sumsel No 34 tentang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel terpilih. MK membatalkan keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang menetapkan pasangan Alex Noerdin dan Ishak Mekki sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2013-2018. (*)

INILAMPUNG.Com -- Ketua DPP Bidang Hukum PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menganggap aneh penahanan Emir Moeis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Emir ditahan setelah diperiksa KPK untuk pertama kalinya.

"Ini baru pemeriksaan pertama langsung ditahan. Rasanya ada yang agak aneh. Biasanya di pemeriksaan kedua atau ketiga," kata Trimedya saat dihubungi pada Kamis (11/7/2013).

Ketua Badan Kehormatan DPR ini menegaskan, penanganan kasus Emir  Moeis seakan dipaksakan. Menurutnya, KPK menjerat Emir dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung, atas laporan dari FBI.

"Jadi, FBI ini memberi tahu KPK. Lalu, KPK yang memproses. KPK menggunakan hasil investigasi FBI untuk menangkap Emir. Ini urusan yang aneh," ujarnya.

Meski demikian, Trimedya menjamin pihaknya akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Di samping itu, PDI Perjuangan sejak awal telah memberikan bantuan hukum kepada Emir dan segera menentukan sikap atas kasus yang menyandung kadernya ini.

KPK menahan Emir yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan dan Ketua Komisi XI DPR. Menurut informasi dari pengacaranya, Emir ditahan di Rutan Guntur, Jakarta Selatan.

KPK menetapkan Emir Moes sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR 1999-2004 dan 2004-2009. Emir diduga menerima 300.000 dollar AS dari PT Alstom Indonesia yang merupakan perusahaan pemenang tender PLTU Tarahan.

KPK menjerat Emir dengan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 Huruf a atau b, Pasal 11, dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk petinggi PT Alstom Indonesia. KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi di luar negeri.  (*)

INILAMPUNG.Com -- Ketika menjenguk Ahmad Fathanah pagi ini, Sefti Sanustika nyeletuk ingin ada fasilitas 'ruangan khusus' yang dikenal di lembaga pemasyarakatan dengan sebutan "bilik asmara" untuk pasangan suami-istri di Rutan KPK. Bagaimana tanggapan KPK terhadap keinginan tersebut ?

"Ibu Sefti sebaiknya mengirimkan surat permohonan terkait hal tersebut," jawab Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Johan menjelaskan, selama ini yang tersedia di rutan KPK hanya ruang tatap muka. Ruang pertemuan untuk bagian tahanan untuk menerima penjenguknya -baik keluarga atau kolega- tidak lebih dari itu.

"Di lapas setahu saya ada (ruang khusus suami-istri -red), sebab kan tahunan tinggal di sana. Tapi kalau rutan belum tahu, di rutan kan sebentar," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sefti mendatangi KPK sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengenakan baju dan kerudung ungu. Lama tak berhubungan badan dengan Fathanah, Sefti mengaku senang jika dapat disediakan ruangan khusus oleh KPK.

"Nggak ada (minta disediakan -red), tapi kalau disiapin ya seneng. Kangen juga kan udah lima bulan," kata Sefti di KPK, Kamis (11/7)



*sumber

INILAMPUNG.Com -- Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengusulkan agar Kementerian Agama tidak menggelar sidang isbat untuk menentukan awal bulan Ramadan. Menurutnya, sidang isbat hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

"Sekarang ini belum dua derajat ketinggian bulan nanti ketika matahari terbenam, seharusnya nyatakan saja. Karena tidak terpenuhi maka tidak perlu melakukan rapat isbat yang katanya itu mahal sekali anggarannya sampai Rp 9 miliar, itu dana rakyat," kata Din di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta, Senin (8/7).

Din menambahkan, sidang isbat yang digelar sore ini hanya sia-sia. "Sebenarnya Kementerian Agama tidak perlu rapat isbat hari ini, karena Kemenag mematok minimal dua derajat," ujarnya.

Din menyarankan, sebaiknya pemerintah mengumumkan saja secara terus terang jika ketinggian hilal pada saat matahari terbenam pada 8 Juli belum di atas dua derajat. Dengan begitu, Kemenag sudah tahu puasa akan jatuh pada Rabu (9/7) mendatang.

"Daripada menghabis-habiskan uang rakyat. Karena Muhammadiyah sudah yakin dengan keyakinan ilmiah tersebut," katanya. (*)


*) merdeka

INILAMPUNG.Com-- Diam-diam, KPK melakukan penyitaan terhadap harta Anas Urbaningrum yang dicurigai hasil gratifikasi. Salah satunya adalah jenis mobil mewah Toyota Harrier jenis SUV. 

Meski mengakui adanya penyitaan mobil, Johan Budi, juru bicara KPK tak merinci kapan tepatnya penyitaan dilakukan. "Saat ini mobil dititipkan ke pemilik baru, posisi mobil sudah dalam keadaan disita, tidak boleh dipindahtangankan lagi," ujar Johan Budi, Juru Bicara KPK di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Kasus dugaan grativikasi yang menjerat mantan ketua umum Partai Demokrat itu, saat ini posisi mobilnya dititipkan ke pemilik baru. "Posisi mobil dalam keadaaan disita. Jadi tidak boleh dipindahtangankan lagi,"  imbuh Johan.

Mobil Harrier tersebut diduga hasil gratifikasi Anas. Sudah beralih nama kepemilikan dari Anas ke Arifiyani Cahyani pada 2 Desember 2011. Seiring dengan peralihan nama, mobil itu juga berganti dari plat dari B-15-AUD menjadi B-350-KTY.

Ihwal mobil itu, pernah diungkap oleh mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang kini terpidana KPK.  Pada bulan September 2009 lalu, kata Nazaruddin, mobil itu dia yang beli namun kepemilikannya diatasnamakan Anas. Mobil mewah itu diduga diberikan oleh PT Adhi Karya, sebagai pengikat untuk memenangkan tender proyek pusat olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Dimana tempat belnya ? Dari  PT Duta Motor di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, dengan harga Rp 670 juta. Dimana pembayaran sebanyak Rp 520 juta menggunakan Bank Mandiri sementara Rp 150 juta lainnya dengan uang tunai.

KPK menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji terkait proses perencanaan pelaksnaan pembangunan sport center hambalang dan atau proyek-proyek lainnya.
Ia ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR 2009-2014. KPK menyangkakan Anas melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) 31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (IL-2/dbs)

INILAMPUNG.Com - Duka tengah dirasakan band Funky Kopral. Pembetot bass mereka, Ilham Purnama Nugraha meninggal dunia pada Sabtu (6/7/2013) sekitar pukul 13.45 WIB.

Ilham meninggal dunia pada usia 29 tahun. Saat ini jenazahnya telah disemayamkan di rumah duka di Perumahan Kranggan Permai Cibubur.

Menurut manajer Funky Kopral, Dyka, Ilham sempat sakit typus pada Mei lalu. Namun ia tak mau dirawat di rumah sakit.

"Rawat jalan aja," ujar Dyka kepada detikHOT, Sabtu (6/7/2013).

Ilham yang merupakan adik kandung vokalis J-Rock, Iman, itu juga sempat pulih dan sudah mulai bermain bass lagi. "Tapi minggu ini drop," tambah Dyka.

Manajemen Funky Kopral juga sudah menyampaikan berita duka tersebut melalui akun Twitter mereka. "Innalilahiwainnalilahirojiun... Telah berpulang ke rahmatullah bassist ilham @funkykopral_fk mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat jalan."

INILAMPUNG.Com - Jalur Tegineneng - Bandarjaya Sabtu, 6 Juli 2013, pkl 17.00 padat merayap.
Keadaan ini disebabkan volume kendaraan dari kedua arah meningkat.

Hal ini diperparah dengan terhambatnya arus lalu lintas karena dibeberapa titik jalan terdapat truk yang macet di ruas jalan.Posisi truk yang macet di ruas jalan arah Tanjungkarang ini menjadi pemicu kemacetan pada ruas jalan Wates, Pesawaran.

Ketidaklancaran arus lalulintas sudah dirasakan inilampung.com paska Bandarjaya.  Memasuki pertigaan Tegineneng, terdapat kendaraan yang mogok, sehingga menambah ketidaklancaran arus dari kedua arah, sehingga rute Bandarjaya - Tegineneng harus ditempuh dalam waktu 3 jam.

Pertigaan Tegineneng juga menjadi penyebab menumpuknya kendaraan dari kedua arah.  Seperti biasa pada hari libur, pertigaan ini menjadi biang keladi tersendatnya arus kendaraan. Saat tulisan ini diturunkan, belum ada Petugas Lalulintas yang mengatur.

Pembaca inilampung.com diharapkan hati-hati jika melewati jalur Tegineneng - Bandarjaya karena banyak pengemudi yang tidak sabar sehingga menyalib dari sebelah kiri anda.


(*iL-By)

INILAMPUNG.Com -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (24/6),  menyatakan penyesalannya kepada pemerintah Malaysia dan Singapura terkait kabut asap dari Riau.

Anggota Dewan Daerah Walhi Riau, Indra Jaya, mengatakan pernyataan maaf SBY kepada kedua negara tetangga tersebut telah melukai hati masyarakat Riau.

Pasalnya, kata Indra, masyarakat Riau jelas-jelas merasakan langsung dampak dari bencana ini, namun presiden seolah-olah tidak menganggap keberadaan mereka. “Harusnya presiden meminta maaf kepada rakyat sendiri, terutama masyarakat Riau, sebelum meminta maaf kepada bangsa lain,” kecamnya, di Jakarta, Selasa (25/6).

Menurutnya, bencana kabut asap tersebut tidak bisa dilepaskan dari kegiatan investor-investor asing dari Singapura dan Malaysia di daerah itu.

Sebelumnya, pemerintah mengaku telah mengantongi nama-nama perusahaan yang terlibat dalam peristiwa kebakaran lahan di Riau. Sebanyak delapan dari 14 perusahaan yang teridentifikasi tersebut bakal diproses secara hukum. (*)

*)republika

INILAMPUNG.Com -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai patut mendalami pola transaksi tunai atas empat tahap pencairan dana talangan. Selain itu, KPK juga patut mendalami 21 transaksi penyetoran tunai ke Bank Century.

"Dengan mendalami pola transaksi tunai atas dana triliunan rupiah itu, akan terkuak motif lain dibalik alasan penyelamatan eks Bank Century," kata anggota Timwas Century DPR Bambang Soesatyo dalam siaran persnya, Minggu (30/6).

Dia mengatakan, menurut hasil audit investigatif BPK, pencairan dana talangan dilakukan dalam empat tahap. Pencairan tahap pertama sebesar Rp 2,7 triliun, tahap ke dua Rp 2,2 triliun, tahap ke tiga Rp 1,1 triliun, dan pencairan tahap ke empat sebesar Rp 630 miliar.

"Dari empat tahap pencairan itu, penyetoran oleh LPS ke manajemen Bank Century juga dilakukan bertahap. Setoran LPS ke manajemen Bank Century dilaksanakan dalam 23 transaksi," ujar Bambang pentolan Fraksi Golkar di DPR RI itu. (*)

INILAMPUNG.Com - Tim Satgas Kejagung menangkap seorang buronan korupsi Lampung. Dia adalah Amry Putra, bekas Kepala Bidang Perikanan dan Budaya, Dinas Perikanan Kotamadya Bandar Lampung.

Army dinyatakan buron sejak setahun lalu oleh Kejari Bandar Lampung, terlibat korupsi dana pembangunan infrastruktur Dinas PU tahun 2008 dengan kerugian negara sebesar Rp 8,5 miliar.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung),Setia Untung Arimuladi, Minggu (30/6) tadi malam, penangkapan Amry Putra sebenarnya sudah tertangkap sejak hari Sabtu (29/6). "Terpidana tertangkap di Jalan Buton Raya No 1A, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Sabtu, 29 Juni 2013, jam 19.40 WIB," kata Untung.

Selama ini, kasus Amry sudah diputuskan MA, untuk menjalani hukuman 4 tahun penjara, dengan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Tetapi, yang bersangkutan dinyatakan buron.

Atas perbuatannya tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 707K/Pid.Sus/2012, tanggal 26 juni 2012, terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(dbs/IL-2)

inilampung.com - Meski mampu mengandaskan perlawanan PS Payakumbuh 3-0, kemarin petang di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, PSBL Lampung ternyata belum aman. Nasib Pasukan Radin Inten ditentukan sore ini kala menjamu PSP Padang.

PSBL mengantungi nilai 8, berada di posisi 3 klasemen sementara. PSP Padang memiliki poin lebih baik 10 dan menjadi pemuncak grup. PSP cukup bermain imbang, sedangkan PSBL harus mati-matian meraih kemenangan. Seri atau kalah mengubur impian PSBL berjuang menuju Divisi Utama PSSI.

Tim besutan Fathoni ini harus mampu menang dengan skor setipis apapun. Kemenangan membuat PSBL memiliki poin 11. Fathoni mengatakan, kelelahan melawan Payakumbuh kemarin, sedikit membahayakan situai PSBL. Padahal, PSP Padang sudah istirahat hampir 3 hari.

Pertandingan PSBL Lampung melawan PSP Padang akan dihelat mulai pukul 15.30 WIB, Rabu (26/6) ini. (raka widjanarko)

inilampung.com - Siang ini (25/6), PSBL Lampung menghadapi partai hidup mati untuk dapat lolos putaran kedua Divisi I PSSI Grup 3 di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung. Kesebelasan berjuluk Pasukan Radin Inten ini bertemu dengan Persipak Payakumbuh, Sumatra Barat.

Pertandingan dihelat mulai pukul 14.00 WIB. PSBL harus mampu memenangkan pertandingan kalau ingin lolos putaran kedua. Kalah atau seri mengubur impian tim kebanggaan Kota Bandar Lampung menuju pentas kompetisi Divisi Utama PSSI.

Saat ini, PSBL baru mengantungi nilai 5 dari 1 kali menang dan 2 seri. Pesaing utama PSBL, Persiju Sijunjung dan PSP Padang sudah mengantongi nilai 7. Kemenangan atas Payakumbuh adalah harga mati.

Ketua PSBL Makmur berharap mendapat dukungan dari kelompok suporter Pasrad dan Balafans. Selain itu, kehadiran para petinggi kota maupun provinsi juga bakal menjadi suntikan semangat bagi anak-anak PSBL. (raka widjanarko)

INILAMPUNG.Com -- Masuk hari ketiga, mantan Danrem 043 Gatam Amalsyah Tarmizi- dan pasanganya Gunadi Ibrahim menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Lampung pertama yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Lampung.

Kedatangan Cagub yang maju dari jalur perseorangan (independen) itu diantar 500-an pendukungnya.  "Gerindra Bersama Rakyat, Damai itu Indah" demikian jargon mereka. Tampak dalam rombongan, Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani dan artis senior era ‘80-an Jamal Mirdad.

Kedatangan Amalsyah-Gunadi diterima Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono serta empat anggotanya, Edwin Hanibal, Handi Mulyaningsih, Firman Seponada, dan Solihin. Setibanya di KPU mereka menyerahkan seluruh berkas persyaratan pencalonan. Amalsyah yakin akan mendapat dukungan masyarakat Lampung. Pasalnya, hanya dia bersama Gunadi yang maju dari jalur perseorangan. "Calon lain maju dari partai politik. Kalau nanti terpilih dikhawatirkan hanya mementingkan partai," ujar mantan Danrem 043/Gatam itu.

Ahmad Muzani menegaskan meskipun Amalsyah-Gunadi maju dari jalur perseorangan, partainya mendukung penuh langkah tersebut. Seluruh jajaran pengurus dan kader partai akan bahu-membahu memenangkan pasangan tersebut. Ia menjelaskan Pilgub Lampung mirip dengan di Kalimantan Timur. "Di sana ketua DPD Gerindra maju dari jalur independen, tetapi Partai Gerindra ikut mendukungnya," ujar anggota DPR asal Lampung itu.

Berdasarkan verifikasi sementara oleh KPU Lampung, masih ada sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pasangan Amalsyah-Gunadi. KPU akan menerima perbaikan berkas pasangan calon mulai 10—23 Juli mendatang. "Berkas masih ada yang kurang. Kami meminta untuk melengkapi sesuai jadwal," kata Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KPU Lampung Handi Mulyaningsih. (*)

*Sumber Lampungpost