INILAMPUNG.Com -- Ridwan Winata alias RW (48), akhirnya dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Lampung. Direktur Utama PT Magnum Global Mandiri itu dinyatakan terlibat dalam proyek pengadaan alat kesehatan pada Diskes Bandar Lampung, senilai Rp9,9 Miliar.

PT Magnum Global Mandiri merupakan rekanan dalam pengadaan alat kesehatan, sejak tahun 2011. Dalam praktek bisnisnya, RW menggunakan dua dari tiga nama perusahaan guna pendukung penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), yakni PT Adhitya Wiguna dan PT Artha Medic

Usut punya usut, dua dari tiga perusahaan milik RW sebelumnya memang telah ada kerja sama dengan tersangka lain dalam menetapkan harga.

RW juga dikenal licin dalam bermain proyek di Dinas Kesehatan Lampung. Dalam operasianal, dia bekerjasama langsung dengan dr. Wirman, tak lain Kadis Kesehatan Bandar Lampung. Sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), tentu saja Wirman sangat mudah mengendalikan seluruh pengikat perjanjian diluar kontrak-kontrak dengan rekanan. Ridwan Winata dan Wirman merupakan sohib sejak tahun 2011.

Pihak Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Heru Widjatmiko, membenarkan adanya penahanan RW. Sebelum ditahan, pada Rabu (10/7), lalu tersangka sempat diperiksa terlebih dulu selama hamper tiga jam (pukul 13.00 WIB hingga 16.30 WIB.

Penahanan tersangka itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Nomor 07/RT.1/KJT/07/2013, terhitung hari ini hingga 29 Juli depan.

Kadis Segera Ditahan
Kejati Lampung sudah menetapkan satu tersangka Wirman, tak lain Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Wirman punya andil besar dalam memuluskan proyek-proyek yang dimenangkan Ridwan Winata.

Tersangka Wirman cukup mengetahui soal proyek dimaksud. Bahkan, ada dugaan, dialah yang mengatur proyeknya, mengingat Wirman adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan setempat, kata Kasi Penkum Heru Widjatmiko.(IL-2)

INILAMPUNG.Com -- Ketua DPP Bidang Hukum PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menganggap aneh penahanan Emir Moeis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Emir ditahan setelah diperiksa KPK untuk pertama kalinya.

"Ini baru pemeriksaan pertama langsung ditahan. Rasanya ada yang agak aneh. Biasanya di pemeriksaan kedua atau ketiga," kata Trimedya saat dihubungi pada Kamis (11/7/2013).

Ketua Badan Kehormatan DPR ini menegaskan, penanganan kasus Emir  Moeis seakan dipaksakan. Menurutnya, KPK menjerat Emir dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung, atas laporan dari FBI.

"Jadi, FBI ini memberi tahu KPK. Lalu, KPK yang memproses. KPK menggunakan hasil investigasi FBI untuk menangkap Emir. Ini urusan yang aneh," ujarnya.

Meski demikian, Trimedya menjamin pihaknya akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Di samping itu, PDI Perjuangan sejak awal telah memberikan bantuan hukum kepada Emir dan segera menentukan sikap atas kasus yang menyandung kadernya ini.

KPK menahan Emir yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan dan Ketua Komisi XI DPR. Menurut informasi dari pengacaranya, Emir ditahan di Rutan Guntur, Jakarta Selatan.

KPK menetapkan Emir Moes sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR 1999-2004 dan 2004-2009. Emir diduga menerima 300.000 dollar AS dari PT Alstom Indonesia yang merupakan perusahaan pemenang tender PLTU Tarahan.

KPK menjerat Emir dengan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 Huruf a atau b, Pasal 11, dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk petinggi PT Alstom Indonesia. KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi di luar negeri.  (*)

INILAMPUNG.Com -- Ketika menjenguk Ahmad Fathanah pagi ini, Sefti Sanustika nyeletuk ingin ada fasilitas 'ruangan khusus' yang dikenal di lembaga pemasyarakatan dengan sebutan "bilik asmara" untuk pasangan suami-istri di Rutan KPK. Bagaimana tanggapan KPK terhadap keinginan tersebut ?

"Ibu Sefti sebaiknya mengirimkan surat permohonan terkait hal tersebut," jawab Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Johan menjelaskan, selama ini yang tersedia di rutan KPK hanya ruang tatap muka. Ruang pertemuan untuk bagian tahanan untuk menerima penjenguknya -baik keluarga atau kolega- tidak lebih dari itu.

"Di lapas setahu saya ada (ruang khusus suami-istri -red), sebab kan tahunan tinggal di sana. Tapi kalau rutan belum tahu, di rutan kan sebentar," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sefti mendatangi KPK sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengenakan baju dan kerudung ungu. Lama tak berhubungan badan dengan Fathanah, Sefti mengaku senang jika dapat disediakan ruangan khusus oleh KPK.

"Nggak ada (minta disediakan -red), tapi kalau disiapin ya seneng. Kangen juga kan udah lima bulan," kata Sefti di KPK, Kamis (11/7)



*sumber

INILAMPUNG.Com ---  Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pilkada ulang Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2013-2018. Hal ini karena kemenangan Alex Noerdin-Ishak Mekki diraih dengan kecurangan yang sistematis dan masif.

Alex yang juga gubernur incumbent memanfaatkan dana APBD 2013 sebesar Rp 17,5 miliar untuk pembelian 1.500 unit sepeda motor roda dua kendaraan operasional petugas pembantu pencatat nikah (P3N) di Sumsel.

"Fakta persidangan mengungkapkan bahwa motor tersebut digunakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang dan Kota Prabumulih," kata ketua majelis hakim Akil Mochtar, membacakan putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2013).

MK dalam putusannya tidak menemukan bukti lain yang membuktikan pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut benar-benar diberikan secara wajar, selektif, transparan, obyektif dapat dipertanggungjawabkan. MK juga meyakini telah terjadi pemanfaatan dana APBD oleh Pihak Terkait sebagai gubernur incumbent di beberapa tempat secara meluas dalam bentuk pemberian hibah dan bantuan sosial berupa sepeda motor dan sembako yang pelaksanaannya sangat berdekatan dengan hari pelaksanaan Pemilukada.

"Sehingga secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan para pemilih dan secara khusus menguntungkan Pihak Terkait," ucap Akil.

Pilkada yang digelar pada 6 Juni 2013 ini diperoleh suara untuk calon Eddy-Anisja memeperoleh 695.667 suara, Iskandar-Hafif sebanyak 400.321 suara, Herman-Linda sebanyak 1.258.240 dan Alex-Ishak sebanyak 1.405.510. Namun atas kampanye curang tersebut, MK memerintahkan pilkada ulang di:

1. Seluruh TPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Seluruh TPS di Kota Palembang
4. Seluruh TPS di Kota Prabumulih
5. Seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

"Pelanggaran tersebut telah menunjukkan adanya perencanaan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon," pungkas MK.




*sumber