Dana Pilgub, Gubernur Lempar Bola ke Pusat

Gubernur Sjchroeddin dipeluk Alzier Dianis Thabranie

INILAMPUNG.Com -- Polemik soal anggaran penyelenggaraan Pilgub Lampung klimak. Gubernur ngotot tidak akan mengeluarkan dana apapun karena alasan APBD Perubahan tidak mencukupi untuk membiayai Pilgub yang mencapai Rp200 miliar.

Menurut dia, saat ini biaya pilgub tidak mungkin masuk APBD Perubahan. "Duitnya tidak ada mau gimana," kata Sjachroedin.

Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, yang juga ketua DPD PDIP Lampung ini menegaskan soal pelaksanaan jadwal pemilihan gubernur (pilgub) Lampung periode 2014-2019 akan dikembalikan ke pemerintah pusat.

"Kita tunggu saja pusat," kata Gubernur Sjachroedin di sela-sela peninjauan ke sejumlah moda transportasi mudik, (24/7).

Ia enggan berpolemik lagi mengenai pilgub karena semua sudah jelas bahwa daerah sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Menurut dia, saat ini biaya pilgub tidak mungkin masuk APBD Perubahan. "Duitnya tidak ada mau gimana," kata Sjachroedin yang juga politisi PDIP Lampung.

Sebelumnya, ia meminta salah satu anggota KPU mundur, tapi komisioner telah meminta maaf. "Saya maafkan apalagi bulan puasa," ujarnya.

Ia telah menyetujui pilgub dipercepat 2013, tapi masalahnya anggarannya tidak ada, karena APBD Perubahan tidak mencukupi untuk membiayai pilgub mencapai Rp 200 miliar.

Sementara itu, Komisioner KPU Lampung kini akan melakukan konsultasi dengan KPU Pusat terkait hasil keputusan rapat di Kemendagri beberapa waktu lalu. Kemendagri memutuskan pilgub tak bisa digelar 2013 dan mundur pada April 2014 bersamaan pemilu legislatif.

Anggota KPU Lampung Edwin Hanibal memperkirakan, nasib Pilgub Lampung tidak akan jauh berbeda dengan Pilgub Sumatera Selatan (Sumsel) yang berujung gugatan di MK. Perbedaannya, menurut dia, celah gugatan Pilgub Lampung terletak pada tidak adanya verifikasi faktual terhadap berkas pencalonan sebagai akibat dari nihilnya anggaran pelaksanaan pilgub.

"KPU Lampung tidak maksimal melakukan verifikasi berkas pencalonan. Ini bisa menjadi bahan untuk mengugat di MK," kata Edwin, Jumat (12/7.

Kenapa tidak maksimal, Edwin menyatakan, lagi-lagi karena Pemda tidak dianggarkan pihak pemerintah.  (dbs/rep)

Baca Juga :